Bekas Anggota TPF Munir Ragukan Pernyataan SBY

Mantan Anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Thalib mengatakan pernyataan SBY tidak menjawab persoalan hilangnya dokumen hasil investigasi.

Mantan Anggota Tim Pencari Fakta mengatakan pernyataan SBY tidak menjawab persoalan hilangnya dokumen hasil investigasi kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Thalib.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan anggota tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir, Hendardi, meragukan pernyataan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan loyalisnya soal hilangnya dokumen investigasi pembunuhan Munir Said Thalib. Menurut Hendardi, keterangan SBY dan anak buahnya hanya pembelaan diri dari tanggung jawab dan tidak menjawab persoalan raibnya dokumen penting itu.

“Karena SBY tidak menjelaskan keberadaan dokumen itu sebelum hilang. Kan sudah diserahkan ke presiden (SBY) saat itu. Keterangan SBY tidak menjawab ke mana dokumen itu hilang,” kata Hendardi di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (25/10).

Padahal, lanjut Hendardi, keberadaan dokumen asli tersebut-lah yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Dokumen asli itu diserahkan oleh tim pencari fakta kepada SBY saat menjabat presiden pada 2005 lalu.

Memang ada beberapa kejanggalan di balik pernyataan resmi SBY atas hilangnya dokumen TPF berisi hasil investigasi terkait misteri kematian aktivis HAM Munir. Pasalnya, SBY tidak mengumumkan dokumen itu hingga akhir masa jabatannya.

Tetapi belakangan ketika Komisi Informasi Publik mengabulkan gugatan Kontras dan memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu serta menghadapi desakan publik yang kuat, SBY dan kelompok Cikeas baru muncul untuk mengklarifikasi.

Apalagi klarifikasi itu muncul setelah dokumen TPF tidak ada di Sekretariat Negara. (Baca: Cikeas Bantah Dokumen Asli TPF Sengaja Dimusnahkan).

“Pertanyaan publik itu kan bermuara dari keputusan KIP tersebut,” ucap Hendardi.

Langkah SBY yang akan menyerahkan salinan dokumen ke Jokowi, juga dinilai tidak menjadi solusi. Apalagi, SBY mendapatkan salinan dokumen itu dari mantan Ketua TPF Marsudhi Hanafi.

“Kalau cuma salinan itu ilegal,” demikian Hendardi. (kc/gbi)