Berada di Dekat Objek Vital, Anggota Komisi A Sidak SPBU BP AKR

oleh
Sejumlah anggota Komisi A DPRD Surabaya saat melakukan sidak ke SPBU di Jalan Pahlawan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP AKR yang berada di Jalan Pahlawan hari di sidak oleh Anggota Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya, Senin (7/10/2019).

Ditemui di lokasi, Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Khrisna mengaku heran terkait keberadaan SPBU yang terletak di dekat sejumlah objek vital milik pemerintah. Sebut saja Gedung Grahadi, Gedung RRI dan DPRD Surabaya.

“SPBU ini kan dekat dengan objek-objek vital nasional, kekhawatiran kami adalah ketika ada demonstrasi lalu timbul kericuhan,” kata Pertiwi Ayu Khrisna.

Pertiwi Ayu Khrisna, mengingatkan dalam setiap aksi yang melibatkan massa banyak terjadinya kekisruhan sangat mungkin terjadi. Termasuk diantaranya pelemparan benda yang bisa menimbulkan ledakan.

“Kan itu sangat membahayakan. Nanti kalau sudah kejadian kita yang akan disalahkan oleh pemerintah pusat,” tutur politisi dari Golkar ini.

Terkait mekanisme aturannya sendiri, Ayu mengaku seluruh izin dan amdal lengkap. Namun, pembangunan SPBU yang masih dalam tahap pembangunan ini masih harus ditindaklanjuti.

Ke depan Komisi A akan menelusuri izin pembangunan SPBU serta melakukan pemanggilan kepada pemkot dan pihak kontraktor secepat mungkin untuk duduk bersama.

“Kita tidak sekedar melakukan sidak. Pom bensin ini dekat dengan objek vital nasional dan kenapa pemkot bisa mengeluarkan izin tersebut,” ungkap Ayu.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi A Arief Fathoni yang mengikuti agenda sidak. Menurutnya, selain persoalan SPBU yang letaknya berada dekat dengan objek vital, ia menilai SPBU ini akan membuat kemacetan baru di Jalan Pemuda.

“Kendaraan kalau mau masuk ke SPBU langsung menekuk, begitu juga dengan keluarnya mengambil separuh jalan untuk kembali beraktivitas,” tuturnya.

Oleh karena itu, komisinya akan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meninjau kembali izin amdal dan lalin. Jika, kata Dia, Dishub tidak segera melakukan peninjuan ulang maka akan menimbulkan kemacetan baru di kawasan tengah kota.

“Bagi saya ini anomali. Di saat wali kota masif membangun dan mempercantik trotoar, namun di sisi lain ada dinas-dinas memberi izin yang sifatnya sangat kontradiktif,” pungkas Toni, sapaanya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.