Bos Agung Podomoro Setor Rp 6 M untuk Biaya Penggusuran Kalijodo

Dirut PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja membeber duit setoran dari perusahaannya sebagai fee proyek reklamasi Teluk Jakarta ke Pemprov DKI atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk biaya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo.

Dirut PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja membeber duit setoran dari perusahaannya sebagai fee proyek reklamasi Teluk Jakarta ke Pemprov DKI atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk biaya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Transaksi konspirasi antara PT Agung Podomoro Land (Agung Sedayu Group), Ariesman Widjaja dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin terkuak. Bos PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja mengungkapkan, sebelum kasus suap reklamasi teluk Jakarta mencuat, perusahaannya telah menyetor Rp 6 miliar ke pemprov untuk biaya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan.

Ariesman mengatakan, duit tersebut sebagai bagian dari fee untuk mendapatkan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ia menegaskan, setoran itu sesuai permintaan langsung dari Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Uang itu untuk biaya pengerahan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara yang mengamankan penggusuran wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat,” ungkap Aries. .

Pengakuan Ariesman sesuai dengan temuan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berupa memeo saat menggeledah kantor tersangka kasus suap reklamasi itu pada 1 April 2016. Selain memo itu, penyidik dikabarkan menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang dikerjakan Podomoro.

Salah satunya membanagun rumah susun sewa sederhana Daan Mogot, Jakarta Barat. “Proyek-proyek itu merupakan kewajiban tambahan yang diminta pemerintah Jakarta atau Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Ariesman.

Menurutnya, biaya proyek yang dikeluarkan Podomoro itu akan diganti pemerintah melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal, DPRD Jakarta batal mengesahkan peraturan tersebut setelah KPK menangkap Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Ariesman yang meminta kontribusi diturunkan dari 15 menjadi 5 persen.

Namun pengakuan Ariesman dibantah sediri oleh petinggi Podomoro lain. Untuk Kalijodo, setahu saya kami tidak ada kontribusi apa pun,” kata Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Alvin Andronicus, kemarin.

Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu Purwoko mengaku tak tahu sumber anggaran pasukannya ketika menggusur Kalijodo pada akhir Februari lalu. Pengerahan 2.500 personel itu, kata Yani, memakai anggaran lembaganya. “Buat membeli nasi bungkus saja,” kata dia tanpa menyebutkan nominal dan alokasi anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, Satpol PP menganggarkan sekitar Rp 700 juta untuk kegiatan penertiban dalam setahun. Selain Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan Penjaringan menyiapkan anggaran karena Kalijodo terletak di wilayah tersebut. Kecamatan mengalokasikan Rp 96 juta, sementara kelurahan Rp 20 juta.

Hari ini, KPK kembali memanggil mantan Komisaris PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/5). Richard datang sekitar pukul 08.50 WIB, dan merupakan kedatangan ketiganya ke lembaga antikorupsi tersebut.

Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Teluk Jakarta. “Iya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TPT (Trinanda Prihantoro),” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Rabu (11/5).

Sama seperti kedatangannya sebelumnya, Richard tetap bungkam kepada awak media. Ia langsung masuk ke dalam Gedung KPK tanpa berbicara sedikit pun. Adapun PT Agung Sedayu Group memiliki anak perusahaan PT. Kapuk Naga Indah (KNI), yang merupakan perusahaan pengembang reklamasi untuk Pulau C, D, dan E. (tp/gbi)