Bos PT ASL Batalkan Jual Beli Sepihak, STNK Terlambat hanya Alasan Blokir Cek

oleh
Bos PT Aman Samudra Lines, Hasan Aman Santoso menjalani sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/1).

 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Eddi Tanuwijaya, pelapor dan saksi korban kasus penipuan dan penggelapan uang jual beli truk senilai Rp 510 juta menyangkal klaim terdakwa Hasan Aman Santoso terkait transaksi yang batal karena tidak ada STNK. Pihak Eddi menyatakan bahwa pajak STNK truk memang sedang diurus saat transaksi.

STNK tersebut kemudian langsung diberikan kepada Hasan selaku pembeli setelah selesai pengurusannya pada 13 Oktober 2016.

Namun tanpa alasan yang jelas, Hasan selaku pembeli dan bos PT PT Aman Samudra Lines menolak STNK itu dan secara sepihak tiba-tiba membatalkan kesepakatan jual beli. (Baca: Bos PT ASL Klaim Kasusnya Perdata, Balik Tuding Pelapor  Jual Truk Tanpa STNK).

“STNK pada transaksi jual beli,  masih dalam pengurusan. Pada tanggal 13 Oktober 2016 STNK tersebut sudah selesai. Setelah STNK tersebut diberikan pihak terdakwa menolak tanpa adanya alasan yang jelas,” ujar pihak penjual selaku saksi korban, Eddi Tanuwijaya di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/1).

Hal ini menjawab keterangan terdakwa melalui kuasa hukumnya, Benny Wahyu Sujatmiko. Pada pembacaan duplik perkara, Benny menyebutkan jika obyek perkara sebuah kendaraan Truk Head Hino yang dibeli dari saksi korban, Eddi Tanuwijaya tidak dilengkapi STNK, Buku KIR Mati dan Pajak tidak di bayar.

Tanpa STNK, truk yang sudah dibeli itu tidak dapat dioperasikan. Menurut Benny, hal ini menyebabkan kerugian materiil kliennya.

Menanggapi hal ini, Eddi mengatakan, KIR yang sudah mati dan sedang proses pengurusan diganti dengan surat jalan yang telah diserahkan oleh saksi Oriza Wahyu Prasetyo, karyawan CV Brother Wijaya. Surat tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa Hasan melalui anak buahnya, Agus Effendi saat pengambilan Truk.

Karena itu, tidak ada alasan bagi terdakwa untuk membatalkan kesepakatan jual beli. Menurutnya, pembatalan sepihak ini hanya menjadi modus pelaku untuk melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara memblokir cek pembayaran yang sudah diberikan kepada Eddi.

“KIR yang mati itu bukan suatu alasan untuk tidak melakukan pelunasan pembayaran kepada saksi korban dari pembelian sebuah Truk Head Hino senilai Rp 510 juta,” jelas Eddi menanggapi duplik yang di bacakan kuasa hukum terdakwa.

Keterangan Eddi diperkuat kuasa hukumnya, Wellem Mintarja Wellem. Menurutnya, pembelian Truk Head Hino sebelumnya telah disepakati antara kedua belak pihak. Dalam kesepakatan itu, dokumen kepemilikan kendaraan serta kondisi fisik yang sesuai, sehingga kemudian terjadilah transaksi.

“Menurut kami, tidak ada alasan yg sah untuk membatalkan jual-beli tersebut dikarenakan syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan sepihak, apalagi cara membatalkannya dg memblokir kedua cek tersebut seolah-olah cek tersebut telah hilang,” tuturnya.

Pada sidang sebelumnya bos PT Aman Samudra Lines, Hasan Aman Santoso dituntut hukuman 2 tahun 5 bulan penjara, sesuai pasal 378 ayat (1) tentang pemalsuan surat oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Perak, Siska Crhistiana. (ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *