BPK: Proyek Listrik Era SBY Rugi Rp 554 M

No comment 728 views
Anggota dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan merilsi hasil audit terkait proyek pembangkit listrik di masa pemerintahan Presiden SBY yang merugi Rp 544 miliar.

Anggota dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan merilsi hasil audit terkait proyek pembangkit listrik di masa pemerintahan Presiden SBY yang merugi Rp 544 miliar.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 554 miliar dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik atau Fast Track Program (FTP) 10.000 Mega Watt (MW) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Duit negara itu diindikasi bocor dari pembayaran uang muka.

Anggota IV BPK, Rizal Djalil mengatakan, dari hasil audit yang dilakukan, proyek yang berjalan selama 10 tahun hanya terrealisasi sebesar 79% atau sekitar 7.919 megawatt (MW). Dari hasil audit yang dilakukan tersebut menunjukkan bila sebanyak 166 proyek pengadaan listrik yang dilakukan dalam program FTP meninggalkan masalah yang cukup besar.

“Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya adalah banyaknya gardu yang sudah dibangun tapi tidak dipakai, banyak jaringan kontruksi tidak jalan karena terhambat pembebasan lahan,” beber Rizal Djalil di Jakarta, Selasa (31/5).

Rizal masih engan merinci siapa saja perusahaan yang bermasalah. Karena masih akan dibahas dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Rizal Ramli.

“Besok kami buka tidak mungkin hari ini, saya berjanji dengan Pak Rizal Ramli akan dibuka agar masalah ini tidak terulang lagi,” kata Rizal Djalil.

BPK akan mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait hal ini besok, Selasa 31 Mei 2016 di kantor BPK. Sehingga diharapkan permasalahan ini bisa selesai dan menjadi rekomendasi pemerintahan saat ini untuk memuluskan proyek ambisius Presiden Joko Widodo di bidang kelistrikan tersebut.

Sebanyak 77 jaringan konstruksi dan gardu kehambat pembebasan lahan. Beberapa lahan gardu juga belum dapat dibebaskan lahannya. 22 kontrak transmisi dan gardu belum dimanfaatkan karena belum ada interkoneksinya. Proyek bernilai Rp 6,5 triliun inipun dapat dikatakan mangkrak.

Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengakui selama ini program kelistrikan masih banyak terkendala. Salah satunya adalah banyak perusahaan rekanan yang tidak kompeten dalam bidang kelistrikan.

”Sehingga setelah mendapat izin, perusahaan tersebut justru menawarkan atau menjualnya ke pihak ketiga,” kata Rizal Ramli.

Persoalan lain yang juga menjadi tantangan berat adalah pengadaan lahan. Selama ini pemda mengeluhkan kurangnya pasokan listrik namun tidak mau bekerjasama dalam pengadaan lahannya.

“Banyak kasus pemda diam saja, padahal kurang listrik. Mereka tidak membantu,” ujar mantan Menko Perekonomian itu.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Rizal mengatakan bila proyek listrik 35.000 MW yang dicanangkan saat ini terlalu ambisius. Sehingga menurutnya, target realistis yang mungkin dicapai adalah sebesar 17.000 MW-18.000 MW. Bila hal tersebut dapat diraih, itu sudah menjadi prestasi.

Direktur Perencanaan Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nicke Widyawati mengaku, belum mengetahui detail dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK. “Namun yang pasti kami akan menjalankan hasil audit tersebut,” kata Nicke. (tan/gbi)