BPK Temukan 6 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah, Ini Dia

gedung bpkGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya 6 masalah yang ditemukan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Hal ini diungkapkan Ketua BPK Harry Azhar Aziz saat menyampaikan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Presiden Jokowi ditemani beberapa orang menteri, di antaranya Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan lainnya.

Keenam permasalahan yang ditemukan BPK, yakni:

Pertama, ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN (Persero).

Kedua, pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap, sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp 3,19 triliun.

Ketiga, piutang bukan pajak pada kejaksaan RI sebesar Rp 1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kementerian ESDM sebesar Rp 33,94 miliar dan US$ 206,84 juta dari iuran tetap, royalti, dan penjualan hasil tambang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Selain itu, sebesar Rp 101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi bayar kepada wajib pajak.

Keempat, persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi, dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai. Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp 2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.

Kelima, pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,6 triliun.

Keenam, koreksi langsung mengurangi ekuitas sebesar Rp 96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp 53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Harry juga mengatakan, realisasi pendapatan selama 2015 adalah Rp 1.508,02 triliun atau turun 2,74% dibandingkan 2014 sebesar Rp 1.550,49 triliun. Ini meliputi realisasi perpajakan Rp 1.240,41 atau 83,29% dari anggaran sebesar Rp 1.489,25 triliun.

Sedangkan belanja negara tercatat Rp 1.806,51 triliun atau naik sebesar Rp 29,33 triliun dibandingkan 2014. Defisit anggaran mencapai Rp 298,49 triliun. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 24,61 triliun.

“Atas LKPP 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini sama dengan opini LKPP 2014,” tegas Harry.(dtc/ziz)

Tags: