Buruh Kecewa Anies Sama dengan Ahok, Ingkari Kontrak Politik Upah

oleh
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11) untuk memprotes kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang menetapkan besaran UMP berdasar PP 78/2015.
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11) untuk memprotes kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang menetapkan besaran UMP berdasar PP 78/2015.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ratusan buruh meluapkan kekecewaan terhadap keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Buruh yang tergabung dalam  tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menganggap keputusan Anies telah mengingkari janji dan kontrak politik dengan buruh saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu.

Ketua Departemen Infokom dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, dalam kontrak politik yang disepakati dengan papra buruh, pasangan Anies-Sandiaga berkomitmen tak akan mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 dalam menetapkan UMP DKI.

“Kami buruh kecewa. Anies-Sandi samalah dengan Ahok yang kami kritik dengan upah murah itu. Enggak jauh beda karena keduanya menetapkan upah dengan PP No 78,” ujar Kahar, Kamis (2/11).

Dari 10 poin kontrak politik dengan buruh yang diteken Anies, salah satu poin yang disepakati ialah tidak menggunakan PP No 78 untuk dijadikan dasar penetapan UMP DKI Jakarta. Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, lanjutnya, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

Dengan demikian, para buruh mempertimbangkan mencabut dukungan terhadap pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. “Elemen buruh yang mendukung (penetapan UMP) Rp 3,9 juta, kan, elemen yang mendukung Anies-Sandi memenangi pemilihan kemarin. Kami sudah mempertimbangkan mencabut dukungan,” ujar Kahar.

Kahar mengatakan, buruh juga mempertimbangkan melakukan perlawanan secara hukum atas penetapan UMP DKI Jakarta. Sejumlah serikat buruh pernah menggugat Pergub Nomor 227 Tahun 2016 tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Saat itu Ahok menetapkan UMP DKI Jakarta Rp 3,3 juta yang dinilai tidak layak oleh sejumlah serikat buruh.

“PTUN mengabulkan sebagian gugatan buruh yang mengatakan penetapan UMP tidak didasarkan pada KHL itu cacat hukum. Justru sekarang di ulang yang sama. Kami akan melakukan aksi besar-besaran dan upaya hukum,” ujar Kahar.

Sementara menurut Said, gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru sedikit lebih berani ketimbang Anies soal penetapan upah buruh. Ia mencontohkan, pada penetapan UMP DKI 2016, Ahok tidak memakai PP 78/2015. Adapun PP 78/2015 disahkan tahun 2015 dan diberlakukan untuk UMP 2016.

“Ahok dalam memutuskan UMP DKI 2016 tidak memakai PP 78/2015 dan menaikkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen, padahal kalau pakai PP 78/2015 maka naiknya saat itu hanya sekitar 10,8 persen saja,” kata Said.

Karenanya, UMP DKI 2016 di zaman Ahok naik lebih besar 4 persen daripada menggunakan PP 78/2015. Sebab, jika Ahok menaikkan UMP DKI 2018 menggunakan PP 78/2015, maka hanya naik 8,71 persen.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Kendati UMP tak sesuai tuntutan buruh, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kompensasi bagi buruh yang besaran gajinya maksimal setara UMP. Kompensasi itu diberikan untuk menurunkan pengeluaran biaya hidup mereka. Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018.

Selain layanan itu, Pmprov DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan. Buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar. (kc/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *