Buruh Tuding Anies-Sandi Pembohong, Ingkari 10 Poin Kontrak Politik

Inilah 10 poin dalam kontrak politik Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno dengan para buruh semasa kampanye Pilgub.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ratusan massa buruh masih kembali berunjuk rasa memprotes upah minimum provinsi (UMP) 2018 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp 3.648.035. Mereka kecewa Anies-Sandiaga mengingkari janji kampanyenya yang tertuang dalam 10 poin kontrak politik dengan buruh.

“Ayo untuk Anies pembohong!” teriak para buruh di di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (10/11).

Aksi mereka diiringi tari-tarian dan sebuah lagu berjudul “Orkes Sakit Hati” yang dipopulerkan grup Slank sebagai bentuk kekecewaan. Lagu ini dipersembahkan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

“Masih sakit nih hati kita, orkes sakit hati, untuk gubernur pembohong,” timpal buruh lainnya.

Perwakilan Koalisi Buruh Jakarta Boyamin mengatakan aksi yang dilakukan sejak pagi hari ingin menagih janji kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Baswedan dan Sandiaga Uno.

“Gubernur sudah menjanjikan kontrak politik dengan kawan-kawan buruh DKI. Anies-Sandi bilang akan menetapkan upah di atas PP 78/2014,” katanya di depan Balai Kota DKI, Jumat (10/11/2017).

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 menjadi titik awal kekecewaan para buruh terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Besar UMP yang ditetapkan dinilai tidak sesuai keinginan buruh.

Anies menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain. Sedangkan keinginan buruh besar UMP 2018 adalah Rp 3,9 juta. (bin/mun)

Berikut 10 butir kontrak politik “Sepultura” dengan Anies-Sandi:

  1. Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral, struktur dan skala upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  2. Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak dan pemagangan buruh di DKI Jakarta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, dan tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2013, yang membatasi outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan saja.
  3. Subsidi kepemilikan tempat tinggal murah di DKI Jakarta (Rusunami) untuk buruh yang bekerja dan berdomisili resmi di wilayah DKI Jakarta dengan DP 0 rupiah.
  4. Menyediakan transportasi publik terjangkau dan bersubsidi untuk buruh termasuk di kawasan-kawasan industri.
  5. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk memprioritaskan wearga resmi DKI Jakarta untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan bersangkutan, termasuk mempertahankan pekerja PPSU yang sekarang ada, dan meningkatkan kesejahteraannya.
  6. Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/sederajat, beasiswa perguruan tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga resmi DKI Jakarta.
  7. Tolak reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi di DKI Jakarta.
  8. Angkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta menjadi Aparatur Sipil Negara, serta tingkatkan upah dan tunjangan guru swasta (PAUD, Madrasah, dan Yayasan) setara UMP bagi yang memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan gratis, KJS Plus untuk buruh dan keluarganya dan mewajibkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk memiliki program jaminan pensiun.
  10. Mengusahakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam membantu kesejahteraan buruh DKI Jakarta, serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE.