Cikeas Bantah Dokumen Asli TPF Sengaja Dimusnahkan

 

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi mantan Menkopolhukam Djoko Suyatno menyambut eks Kepala BIN, Syamsir Siregar di Puri Cikeas, Bogor dalam jumpa pers seputar hilangnya dokumen asli TPF terkait pembunuhan Munir Said Thalib, Selasa (25/10).

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi mantan Menkopolhukam Djoko Suyatno menyambut eks Kepala BIN, Syamsir Siregar di Puri Cikeas, Bogor dalam jumpa pers seputar hilangnya dokumen asli TPF terkait pembunuhan Munir Said Thalib, Selasa (25/10).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kelompok Cikeas membentengi mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tuduhan sengaja menghilangkan dokumen asli berisi hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Kendati mantan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi mengakui dokumen pembunuhan misterius itu raib saat diserahkan ke Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sudi mengatakan, pihaknya juga masih mencari naskah aslinya. (Baca: SBY Akui Naskah Asli Laporan TPF Munir Hilang).

“Naskah laporan akhir sedang ditelusuri keberadaannya,” ujar Sudi dalam jumpa pers di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (25/10).

Jumpa pers ini dihadiri SBY dan sejumlah loayalisnya, seperti mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Suyanto, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Hadir juga mantan ketua TPF Munir Brigjen Purn Marsudi Hanafi serta eks Ka BIN Syamsir Siregar.

Menurut Sudi, pihaknya tidak berkepentingan apapun untuk menghilangkan dokumen TPF. Ia mempersilakan jika nantinya Pemerintahan Jokowi menghendaki agar salinan naskah dokumen TPF yang akan diserahkan tersebut dibuka kepada masyarakat.

Hal ini agar masyarakat mengetahui secara gamblang, sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan lain yang tidak berdasar. Sudi mengungkapkan alasan kenapa Pemerintah SBY tidak membuka dokumen tersebut saat menerimanya dari TPF karena hasil penyelidikan itu bersifat pro-justitia yang tidak bisa diungkap ke publik guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang saat itu masih berlangsung.

“Jika dulu pemerintahan Presiden SBY belum membuka ke publik karena masih pro-justitia,” katanya.

Mendukung pernyataan SBY via akun twitter resminya kemarin, Sudi menegaskan,  pihaknya siap menyerahkan naskah salinan TPF Munir ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sudi memastikan naskah salinan tersebut seperti aslinya.

” Copy dari dokumen ini yang akan kami kirim ke Bapak Presiden RI melalui Mensesneg untuk digunakan sebagaimana mestinya, namun kami tetap melakukan penelusuran atas keberadaan naskah laporan yang asli,” ucap Sudi. (dt/gbi)