Dahlan Pasrah  Hadapi Tiga Kasus, Diperiksa Bareskrim terkait Proyek Sawah Fiktif

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan diperiksa penyidik Bareskrim terkait dugaan proyek cetak sawah fiktif, di Mapolda Jatim, Kamis (10/11).

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan diperiksa penyidik Bareskrim di Mapolda Jatim, Kamis (10/11). Dahlan diperiksa sebagai saksi kasus gugaan proyek cetak sawah fiktif di Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2012-2014.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan semakin tersudut oleh berbagai persoalan hukum. Setelah menjadi tersangka kasus penjualan aset PT PWU, Kamis hari ini (10/11) Dahlan dicecar penyidik Bareskrim Polri soal dugaan korupsi cetak sawah fiktif.

Program cetak sawah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat diteken Dahlan saat dirinya menjabat Menteri BUMN tahun 2012 silam. Saat ditanya materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepadanya, mantan Dirut PT PLN (Persero) itu menjawab singkat.

“Enggak ngitung-ngitung,” kata Dahlan sambil buru-buru berjalan menuju mobilnya yang terparkir di depan gedung Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Timur.  Dahlan diperiksa penyidik Bareskrim di Mapolda Jatim selama empat jam mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB.

”Jadi saksi pencetakan sawah di BUMN tahun 2012,” imbuhnya.

Sebelum pemeriksaan,  Dahlan sempat berkomentar dengan nada pasrah. Apalagi saat ini, bos salah satu media besar di Jatim itu sedang menghadapi tiga kasus dugaan korupsi.

“Ya dijalani saja,” ucapnya singkat.

Ketiga kasus yang menyeret Dahlan itu yakni dugaan program cetak sawah fiktif, penyimpangan aset PT PWU (BUMD Pemprov Jatim) dan indikasi korupsi dalam proyek mobil listrik.

Terkait kasus cetak lahan sawah fiktif, Dahlan yang ketika itu menjabat Menteri BUMN bertindak sebagai inisiator. Dahlan menandatangani kontrak cetak sawah yang diduga fiktif itu.

Tahun lalu, Dahlan periksa mengenai proyek tersebut. Pada pemeriksaan berikutnya tahun 2015, ia dicecar dengan pertanyaan seputar wewenangnya.

“Saya tidak bisa jelaskan secara detil tentang pemeriksaannya. Nanti saja di persidangan,” ujar Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Cahyono Wibowo saat itu.

Cahyono menerangkan ada tujuh BUMN yang menyetorkan sejumlah uang berkisar Rp 15-100 miliar untuk proyek tersebut. Tiap BUMN mendapat dua persen keuntungan dari uang yang disetorkan. Di antaranya PT Perusahaan Gas Negara, PT Pertamina, Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Kesehatan, PT Sang Hyang Seri, dan PT Hutama Karya.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Upik Rosalina Wasrin, sebagai tersangka untuk kasus ini. Saat itu, Upik menjabat sebagai ketua tim kerja Badan Usaha Milik Negara Peduli 2012.

“Ada fakta dia tidak bekerja sebagai undang-undang,” ujarnya. (tp/gbi)