Demi Trem, 300 Kepala Keluarga di Bumiharjo Segera Direlokasi

oleh
Sekretaris Dishub Kota Surabaya, Gede Dwijaya Wardhana (batik coklat) dalam salah satu kegiatan di Pemerintah Kota Surabaya.  

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus mematangkan rencana pembangunan moda transportasi massa berupa trem. Pemkot Surabaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah mematangkan rencana relokasi sekitar 300 Kepala keluarga yang tinggal di kawasan Bumiharjo, sekitar Terminal Joyoboyo.

Sekretaris Dinas Perhunungan Kota Surabaya, Gede Dwijaya Wardhana mengungkapkan, setelah ada kepastian untuk melanjutkan kerjasama pembangunan trem antara pemerintah kota, PT KAI dan Kementrian Perhubungan, ada pembahasan lanjutan untuk merelokasi warga.

“Untuk Bumiharjo, Bappeko sedang membahasnya dengan PT KAI. Karena tempat tersebut akan digunakan sebagai depo,” ujar Dwija, Senin (30/10/2017).

Dwija menyebutkan, luas lahan yang digunakan sebagai depo trem sekitar 4- 5 hektar, dari 13 hektar tanah milik PT KAI di kawasan itu. Namun, karena berstatus tanah milik negara, maka pembebasan lahan menjadi inisiatif PT KAI, meski pemerintah kota tetap akan mendukungnya sesuai perjanjian yang disepakati.

Mantan Kabid Sarana dan praasarana Bappeko ini memastikan, pemerintah kota dan PT KAI tetap akan memperhatikan warga yang direlokasi dengan menyiapkan beberapa alternatif solusinya.

“Solusinya bisa resetlement yakni penempatan di rusun atau lainnya,” paparnya.

Sementara terkait kemungkinan memberikan ganti rugi bagi warga yang direlokasi, menurutnya, sulit dilakukan. Mengingat lahan tersebut statusnya milik negara.

Warga, lanjutnya, selama ini menempati lahan itu tanpa izin. Ia mengaku, pemerintah kota melalui camat dan lurah sudah melakukan sosialisasi ke warga.

“Pendataan dan sosialisasi sudah dilakukan,” terangnya.

Ia memperkirakan, pemanfaatan lahan milik PT KAI memungkinkan perluasannya. Pasalnya, di kawasan Bumiharjo akan digunakan sebagai kawasan terpadu. Hanya saja ia mengaku bahwa hal itu msih melihat kondisi yang ada nantinya.

“Semuanya akan kita lihat perkembangannya bagaimana,” tutur Dwija

Dia menegaskan, penggunaan lahan PT KAI sebagai depo trem sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Namun, ia tak bisa menyampaikan, apakah dengan adanya kerjasama itu praktis tak ada sewa lahan ke PT KAI, atau menggunakan mekanisme lain.

“Seperti pinjam pakai, join operation atau sewa tapi nol,” pungkas Dwija. (bmb/gbi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *