Demokrat Tangkis Kesaksian Mirwan Soal SBY Kukuh Lanjutkan e-KTP

oleh
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua Dewan Pembina Agus Hermanto yang membentengi pimpinannya dari tudungan tersangkut kasus korupsi proyek e-KTP.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Partai Demokrat langsung bereaksi atas kesaksian Mirwan Amir yang menyinggung nama Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP. Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto menyatakan ketua umumnya tidak terkait dengan proyek e-KTP tahun 2011-2012.

Menurut Agus, ada pihak yang sengaja membuat cerita karangan untuk menyeret SBY dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Kendati saat proyek berlangsung, SBY menjabat Presiden RI yang tentu saja menerima laporan rutin dari para bawahannya, terutama Menteri Dalam Negeri kala itu, Gamawan Fauzi yang meluncurkan program e-KTP.

“Ada yang mengarang-ngarang cerita yang tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi sampai menyangkutpautkan Pak SBY,” ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/1).

Namun Agus seolah mengabaikan fakta bahwa cerita tersebut berasal dari kesaksian Mirwan Amir, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR yang juga kader Partai Demokrat. Sebelumnya, di dalam persidangan, Mirwan menyebut SBY, kala menjadi presiden, meminta proyek e-KTP tetap dilanjutkan meski bermasalah. (Baca: Mirwan Amir Mengaku SBY Abaikan Sarannya Hentikan Proyek e-KTP).

Soal kesaksian Mirwan ini, Agus menjelaskan, pada masa pemerintahannya, SBY memutuskan untuk terus melanjutkan proyek e-KTP karena memiliki kewajiban untuk mengikuti landasan hukum yang ada, yakni UU Nomor 23 Tahun 2006 juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa rakyat Indonesia harus memiliki hanya satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain mengikuti landasan hukum, menurut Agus, SBY juga ingin mengganti KTP konvensional dengan elektronik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya seperti KTP ganda.

Jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, bahkan dugaan korupsi, Partai Demokrat, lanjut Agus, mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan secara tuntas.

“Marilah kita fokus kepada pemberantasan korupsi e-KTP ini, sehingga tidak mengarang-ngarang cerita,” kata Agus. (cni/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *