Densus Tipikor Polri Batal Dibentuk

oleh
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas).
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang digagas Polri gagal terwujud. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunda. Keputusan diambil dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

“Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, seusai rapat.

Pengkajian rencana pembentukan Densus Tipikor, lanjut wiranto, diserahkan ke Kemenko Polhukam.

“Itu akan diserahkan kepada Menko Polhukam untuk mendalami lebih jauh lagi sehingga nanti pada saat yang tepat tentu kita akan ada penjelasan lagi mengenai hasil pendalaman itu,” lanjut Wiranto.

(Baca Juga: Polri Sedot Anggaran Rp 2,6 Triliun Bangun Densus Tipikor Serupa KPK)

Soal kapan waktu yang tepat itu, Wiranto belum bisa menjawabnya. Ia sekaligus meminta agar polemik mengenai wacana pembentukan Densus Tipikor dihentikan.

“Maka dengan demikian, isu mengenai ini kita berhenti dulu. Enggak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini,” lanjut dia.

Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi itu turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dari unsur kepolisian tampak hadir Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto.

Polri sebelumnya sudah membahas di internal mengenai pembentukan Densus Tipikor. Polri membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun untuk membentuk Densus Tipikor. Anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun.

Nantinya Densus Tipikor akan dipimpin seorang bintang dua dan akan dibentuk satgas tipikor kewilayahan. Satgas tipikor tersebut akan dibagi tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas). Rencananya, Densus Tipikor akan berkantor di bangunan lama milik Polda Metro Jaya.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor. Menurut dia, saat ini cukup memaksimalkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Wapres mengatakan, dalam pemberantasan korupsi perlu hati-hati dan jangan sampai isu tersebut menakutkan para pejabat untuk membuat kebijakan.

Menurut Wapres, salah satu yang memperlambat proses pembangunan disamping proses birokrasi yang panjang juga ketakutan pengambilan keputusan.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi jangan hanya menyapu dan basmi sehingga memunculkan ketakutan dan tidak bisa membangun, selain juga harus menjaga objektivitas.

Di sisi lain, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku banyak memberi masukan terkait dengan koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain.

“Masukannya pasti terkait dengan koordinasi. Koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan. Kami memberi contoh, kalau begitu banyak lembaga, koordinasinya makin sulit. Jadi itu yang kemudian kami sampaikan,” kata Agus usai rapat yang berlangsung tertutup.

Saat ditanya apakah pernyataan Agus tersebut dimaksudkan bahwa Densus Tipikor belum diperlukan dan hanya mempersulit koordinasi antar lembaga, ia tidak menjawab. Ia hanya mengulang pernyataan yang berulangkali sudah disampaikan Presiden, bahwa KPK harus diperkuat.

“Presiden berkali-kali bilang menyampaikan peran KPK perlu diperkuat. Beliau juga menyampaikan seperti itu. Jadi perannya harus diperkuat,” ucap Agus.(kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *