Dewan Minta Asisten Turun Tangan Terkait Masalah Utilitas di Bundaran Satelit

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Ketua DPD REI Jatim, Totok Lucida saat peletakan batu pertama dalam pembangunan underpass di Bundara Satelit.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Ketua DPD REI Jatim, Totok Lucida saat peletakan batu pertama dalam pembangunan underpass Bundara Satelit.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Thoha meminta pemerintah kota berkoordinasi secara intens dengan instansi terkait prihal pembangunan jalan bawah tanah atau underpass di Bundaran Jalan Mayjen Soengkono menuju jalan HR Muhammad (bundaran satelit).

Menurut Masduki Thoha, masih banyaknya utilitas seperti jaringan pipa PDAM, pipa gas, PLN, jaringan telekomunikasi di lokasi proyek mengindikasikan lemahnya koordinasi yang dilakukan pemerintah kota.

“Tidak bisa sekarang ngomong Underpass akan dikerjakan tapi di sana masih banyak kendala,” ingat Masduki Thoha, Kamis (13/10/2016).

Dengan kondisi proyek yang sudah memasuki tahap pengerjaan semestinya semua persoalan utilitas sudah diselesaikan. Sehingga proses pengerjaan underpass bisa berjalan dengan lancar.

“Ini yang tidak bisa saya mengerti kenapa koordinasi Pemkot begitu lemah. Padahal PDAM itu milik pemerintah kota,” sesalnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, politisi dari PKB ini meminta asisten segera turun tangan. Menurutnya, dalam kondisi seperti sekarang peran seorang asisten sangat dibutuhkan.

“Agar tidak ada kesan saling lempar tanggung jawab, asisten harus turun tangan. Kedepan, saya berharap tidak ada koordinasi lemah seperti sekarang lagi,” saran Masduki.

Terpisah, Anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Vinsensius mendesak pemerintah kota mengajak duduk bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait masalah jaringan utilitas guna membahas program kerja yang akan dilaksanakan.

Vinsensius mengungkapkan, dari beberapa jaringan utilitas yang tertanam, yang paling sulit adalah milik jaringan pipa PDAM. Karena ada potensi menghambat pasokan air ke warga jika pipa dipindahkan.

“Kalau lalu lintas saya kira tidak ada masalah. Di lokasi proyek saya lihat sudah ada rekayasa lalu lintas,” ungkap Awey, sapaannya.

Menurut Awey, bukan kali ini saja proyek milik Pemkot terhambat masalah jaringan utilitas. Sebelumnya kasus serupa juga terjadi dalam pembangunan Frontage Road (FR) sisi barat Jalan A. Yani dan pembangunan box culvert di Arif Rahman Hakim.

Berkaca dari berbagai kendala itu, Awey menyarankan ke depan pemerintah kota membuat semacam maping untuk memetakan setiap kendala di lokasi proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, Pemkot tinggal kordinasi dengan instansi terkait termasuk biaya anggaran pemindahan jika berkaitan utilitas.

“Kalau semua persoalan sudah diselesaikan, proyek tinggal dikerjakan,” pungkas Awey. (bmb/gbi)