Dicoret dari Bacaleg PDI-P, Anugrah Protes ke DPC

oleh
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anugrah Ariyadi.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anugrah Ariyadi akhirnya melakukan protes terkait tidak ada namanya dalam daftar Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) yang didaftarkan oleh DPC PDI-P ke KPU Kota Surabaya.

Anugrah mengungkapkan, pihaknya sudah mengirim surat keberatan terkait berubahnya nama-nama bakal caleg pada saat pendaftaran di KPU Surabaya kemarin, (17/7) ke DPC PDI-P Surabaya.

“Saya berharap agar bisa diteruskan ke DPD PDIP Jatim dan DPP PDIP,” ujar Anugrah Ariyadi, Rabu (18/7/2018).

Menurut Anugrah, selain dirinya yang dicoret dari daftar caleg, ada beberapa bakal caleg yang saat ini menjadi anggota DPRD Surabaya mengalami pergeseran daerah pemilihan (dapil). Sebut saja Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana yang semula bakal caleg di dapil 2 Surabaya kini berubah di dapil 1 Jatim.

Selain itu ada nama anggota Komisi B DPRD Surabaya Erwin Tjahyuadi yang semula bakal caleg dapil 3 Surabaya berubah menjadi dapil 1 Surabaya. Nasib serupa juga dialami anggota Komisi C DPRD Surabaya Riswanto yang semula di dapil 3 Surabaya berubah menjadi dapil 4 Surabaya.

Nama lain yang mengalami pergeseran daerah pemilihan adalah anggota Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono. Sebelumnya, Budi Leksono nomor 1 di dapil 1 Surabaya turun di nomor 2 digantikan Taru Sasmita yang semula nomor 5 di dapil 1 Surabaya menjadi nomor 1 di dapil 1 Surabaya.

“Semua bacaleg tersebut protes dengan mengirim surat keberatan,” ujarnya.

Anugrah mengatakan SK DPP PDIP terkait susunan nama-nama bakal caleg yang telah didaftarkan ke KPU Surabaya tersebut telah melanggar poin 5 dari SK DPP PDIP Nomor 4.458/IN/DPP/VII/2018 Tentang Instruksi Pemenangan Pemilu Legislatif 2019.

Pada poin 5 SK DPP tersebut berbunyi bagi petahana anggota DPRD Surabaya yang berprestasi baik, memiliki basis pemilih yang baik dan tidak melakukan pelanggaran disiplin partai wajib dicalonkan kembali.

Dalam SK tersebut juga disebutkan larangan memindahkan dapil petahana. Pemindahan baru diperbolehkan ketika ada permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau berdasarkan penilaian DPP partai bahwa yang bersangkutan memiliki catatan kinerja yang tidak baik.

“Saya sama sekali tidak melanggar poin 5 itu. Kalau saya melanggar sejak awal oleh DPC tidak akan diakomodir oleh bacalegnya,” tegasnya.

Ia menilai ada yang mencoba bermain-main dalam persoalan ini. Hanya saja, Anugrah tidak mau menyebut siapa oknum yang bermain-main tersebut sehingga namanya dicoret dari daftar bakal caleg.

“Saya bersih tidak ada catatan di partai yang berhubungan dengan pelanggaran berat yang saya lakukan,” pungkas politisi yang dikenal vokal ini. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *