Didakwa Pencucian Uang, Nazar Minta Jaksa Juga Jerat Anas

Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) M Nazaruddin kembali menyudutkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Nazar menuding Anas terlibat kasus yang sama dengannya.

Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) M Nazaruddin kembali menyudutkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Nazar menuding Anas terlibat kasus yang sama dengannya.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Serangan Muhammad Nazaruddin kepada bekas kolega dekatnya, Anas Urbaningrum rupanya belum berakhir. Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini kembali menuduh mantan bosnya di Partai Demokrat tersebut juga terlibat kasus yang sama dengannya.

Nazar menganggap korupsi dan pencucian uang yang ia lakukan melalui Permai Grup merupakan perintah Anas. Makanya, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu  meminta agar Anas juga diproses secara hukum dalam kasus  yang sama.

“Kami memohon Majelis Hakim memerintahkan KPK untuk memeriksa dan menetapkan Anas dan Yulianis (mantan Direktur Keuangan Permai Grup) sebagai tersangka pencucian uang,” ujar pengacara Nazaruddin, Andriko Saputra, saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (25/5).

Menurut pengacara Nazaruddin, berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti dan keterangan saksi, kliennya bukanlah orang nomor satu dalam Anugrah dan Permai Grup. Adapun, satu-satunya pengendali badan-badan usaha tersebut, yaitu Anas Urbaningrum.

Selain Anas, yang bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran uang dari badan usaha tersebut, yaitu Yulianis selaku Direktur Keuangan Permai Grup. Yulianis disebut sebagai kerabat dekat Anas.

“Kedudukan terdakwa di Anugrah dan Permai hanya mengetahui pengeluaran dan pemasukan, tidak bisa mengambil uang tanpa izin Anas sebagai pengendali,” kata Andriko.

Nazaruddin mengakui bahwa fee yang diterima Permai Grup digunakan oleh Anas untuk kepentingan politik. Menurutnya, Anas mulai menghimpun dana yang tidak sepantasnya guna memenuhi kebutuhan berpolitik.

Salah satunya, Anas menggunakan anggaran dari pekerjaan proyek BUMN untuk persiapan pemenangan dirinya sebagai calon ketua umum Partai Demokrat. “Uang Permai Grup dikeluarkan hampir Rp 295 miliar. Itu diambil dari hampir 90 persen fee proyek dari DGI, PP, dan Waskita pada 2009/2010,” kata Nazar.

Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar harta milik terdakwa M Nazaruddin, yang bernilai lebih kurang Rp 600 miliar, dirampas untuk negara. Selain itu, Nazar juga dijerat dikenai hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan satu tahun.

“Estimasi total sekitar Rp 600 miliar,” ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (11/5) lalu.

Menurut Kresno, dari jumlah itu, uang yang berasal dari saham berjumlah sekitar Rp 300 miliar. Terdapat juga uang sekitar Rp 100 miliar yang disita dari Nazaruddin. Jumlah tersebut belum termasuk aset dari properti, seperti rumah dan pabrik, yang diperkirakan bernilai cukup besar. (kc/gbi)