Diduga Lakukan Pelanggaran Kampanye, Ketua DPRD Surabaya Dipanggil Panwaslu

oleh
Ketua DPRD Surabaya, Armuji saat menghadiri panggilan dari Panwaslu.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, hari ini memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya, Senin (4/6/2018). Armuji dipanggil terkait dugaan pelanggaran kampanye berupa sosialisasi salah satu pasangan calon Pilkada Jatim di rumah dinasnya, Minggu (27/5).

Menurut Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Hadi Margo, kedatangan Armuji kali ini menindaklanjuti adanya laporan ke Panwaslu Nomor 03/LP/PG/Kot/16.01/V/2018 dari salah seorang guru warga Pagesangan IV Utara Lapangan Blok A 21 Surabaya, Ali Azhar pada Kamis (31/6).

Armuji diminta memberikan klarifikasi perihal kegiatan silaturahmi/buka puasa bersama dengan Ketua Paguyupan Bunda PPT dan koordinator kelurahan se-Kota Surabaya yang dilaksanakan pada 27 Mei 2018.

“Pada saat dimintai keterangan, Armuji membantah ada giat kampanye di rumah dinasnya,” ujar Jadi Margo.

Meski demikian, Hadi Margo mengaku masih akan mencocokan dengan saksi dan pihak-pihak pelapor. Terutama pihak terkait yang mengerti kegiatan di rumah dinas DPRD Surabaya Jalan Porong pada waktu itu.

Ditanya apakah ada bukti menguatkan jika Armuji melakukan pelanggaran kampanye, Hadi Margo mengatakan ada. Yaitu berupa foto pada acara tersebut.

“Kami mencoba menggali apa ada bukti bahan kampanye berupa stiker, pamflet dan lainnya yang dibagikan pada saat kegiatan tersebut,” katanya.

Untuk selanjutnya, lanjut dia, pihaknya akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan apakah Armuji terbukti melakukan pelanggaran atau tidak. Jika terbukti, panwaslu akan menyerahkan kepada aparat yang berwenang.

“Kalau memang terbukti, kita akan serahkan pada pihak kepolisian dan kejaksaan,” katanya.

Seperti dalam UU Nomer 10/ 2016 tentang Pilkada, bahwa pejabat daerah tidak diperbolehkan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Selain itu, pejabat negara juga dilarang menggunakan fasilitas negara berupa rumah dinas berdasarkan UU 23/ 2014 tentang pemerintahan daerah dan DPRD.

Ketua DPRD Surabaya Armuji sebelumnya membantah jika pihaknya melakukan pelanggaran kampanye Pilkada Jatim. Ia mengatakan bahwa kegiatan yang digelar di rumah dinasnya hanya kegiatan silaturahmi dan buka bersama biasa. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *