Diguncang Skandal e-KTP, Ini Tantangan Golkar Hadapi Pemilu 2019

oleh
Sesepuh Partai Golkar, M Jusuf Kalla memberikan pidato di Rakernas di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Prahara skandal megakorupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto dan menyeret beberapa politisi Golkar membuat situasi partai beringin semakin terpuruk. Akibat skandal yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini, elektabilitas Golkar di Pemilu 2019 diramalkan merosot tajam.

Prediksi itu semakin logis jika dikaitkan dengan tren elektabilitas Golkar yang cenderung stagnan sejak nakhoda baru hasil Musyawarah Nasional Airlangga Hartanto memegang kendali.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut, setidaknya ada empat tantangan Golkar menghadapi tahun politik 2019. Untuk aspek organisasi, Yunarto menyebut Golkar perlu kembali ‘menarik’ suara yang muntah ke partai lain menyusul skandal korupsi e-KTp.

“Harus diakui, bahwa elektabilitas Golkar anjlok pasca-penetapan eks Ketum-nya, Setya Novanto, sebagai tersangka oleh KPK,” kata Yunarto dalam Rakernas Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3).

Masalah lain tak kalah penting menjadi pekerjaan rumah Golkar adalah terkait regenerasi figur partai yang sedang dalam titik krisis dalam tubuh Golkar. “Golkar harus serius memupuk dan mengorbitkan kadernya. Minimal layak menjadi cawapres pada Pilpres 2018,” kata Yunarto.

Yunarto mengemukakan, Golkar harus memiliki sosok cawapres untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilres 2019. Alasannya, parpol yang memiliki tokoh capres/cawapres memiliki kesempatan meraup banyak suara.

Terlebih, pilpres mendatang akan digelar serentak dengan pemilihan legislatif (pileg). “Karena pilpres nanti berbarengan dengan pileg, sehingga pemilih akan mengasosiasikan pilihan parpolnya dengan capres atau cawapresnya,” jelas Yunarto.

Sejauh ini, ada dorongan dari kalangan internal partai Golkar menjadikan sang Ketum, Airlangga Hartarto, menjadi cawapres Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal ini diakui oleh Wasekjen Partai Golkar Sarmuji.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) pun memberi pertanda dukungan terhadap Airlangga jika akan maju sebagai cawapres. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Golkar atas hal tersebut. Golkar menyebut, menyerahkan urusan cawapres sepenuhnya kepada Jokowi.

Selain soal sosok capres/cawapres, tiga tantangan Golkar di 2019 ialah persoalan organisasi, isu kebijakan, dan pengelolaan sosok ketua umum. Kemudian soal isu kebijakan yang didorong untuk mampu menjangkau pemilih muda.

“Sebab, selama ini Golkar diasosiasikan dengan pemilih senior,” kata Yunarto.

Terakhir adalah pengelolaan sosok Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Golkar harus menentukan apakah Airlangga akan menjadi tokoh yang melekat pada partai (personalisasi) atau tidak (depersonalisasi). (dt/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *