Dinas Kependudukan Siapkan Aturan Baru Untuk Data Penghuni Apartemen

oleh
Kadispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – DPRD Surabaya bersama pemerintah kota menyusun Reperda Perubahan kedua atas Perda 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Salah satu tujuannya adalah agar mudah dalam mendata penduduk yang tinggal di apartemen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menuturkan, selama ini pihaknya kerap kesulitan ketika hendak mendata para penghuni apartemen.

“Kita banyak kesulitan. Makanya kita minta pengelola untuk membantu pendataan,” ujar Suharto Wardoyo usai rapat dengar pendapat dengan Pansus Raperda Peneyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Komisi C, Selasa (2/10/2018).

Mantan Kabag Hukum in menilai, bahwa perubahan Perda 5 Tahun 2011 urgen dilakukan. Untuk itu, pansus nantinya akan mengundang juga pihak pengelola apartemen.

Selama ini, belum ditahui apa penduduk yang tinggal di apartemen memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), kemudian KTP Surabaya atau tidak. Dengan adanya aturan ini, Pemkot Surabaya akan memantau kegiatan apa saja yang dilakukan penghuni.

“Jangan sampai aktifitas itu mengganggu keamanan dan ketertiban,” jelas Anang, sapaannya.

Tanpa merinci kasus yang terjadi, Suharto Wardoyo mengungkapkan, kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mengantisipasi kejadian di apartemen yang bisa mengggangu ketertiban seperti yang terjadi sebelumnya.

“Yang data RT, RW, Kelurahan dan kecamatan,” paparnya

Ia menyampaikan, jika ada persoalan yang berkaitan dengan kependudukan, akan diserahkan ke Dispendukcapil. Sedangkan apabila gangguan keamanan ke Bakesbanglinmas.

Menurutnya, untuk membahas raperda tersebut, selain pengelola apartemen, pansus Administrasi Kependudukan juga akan mengundang Bagian Pemerintahan, Bakesbanglinmas dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Buchori Imron mengakui, bahwa kondisi kota Surabaya banyak mengalami perubahan dari sebelumnya. Disamping jumlah penduduk yang semakin besar, ditambah migrasi penduduk dari luar daerah ke Surabaya.

“Dulu kan ada penduduk musiman. Sekarang gak ada, nanti semuanya diatur dalam perda,” tegas Politisi PPP

Raperda Administrasi Kependudukan nantinya juga akan mengatur keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Surabaya. Selama ini kebradaan mereka jika tinggal di apartemen sulit terpantau, karena kesulitan pendataan.

“Kalau di apartemen ada RT/RW kan enak. Tapi kalau gak ada, apalagi akses masuk juga seringkali susah,” katanya

Ke depan, menurut Buchori dalam raperda yang dibuat akan diatur tanggung jawab pengelola apartemen. Kemudian koneksitas dengan aparat pemerintahan di tingkat bawah, mulai RT/RW, kelurahan dan kecamatan.

“Kita atur bagaimana baiknya, sehingga gak ada kecurigaan-kecurigaan,” pungkasnya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *