Dinas Perdagangan Ancam Bekukan Izin Pasar Tanjungsari

Kepala Dinas Perdagangan, Arini Pakistyaningsih bersama Kasatpol PP Irvan Widysnto saat hearing dengan Komisi B.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya sepertinya terus dibuat geram oleh pengelola Pasar Tanjungsari 74, Pasar Tanjungsari 36 dan Pasar Dupak Rukun 103 pada Selasa.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih menuturkan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan (SP) ke tiga kepada tiga pengelola pasar tersebut. SP ke tiga diberikan setelah surat peringatan pertama dan kedua tidak dihiraukan.

“Sudah mengeluarkan SP sebanyak dua kali. Berikutnya SP-3 tertanggal 16 Juni 2017,” kata Arini Pakistyaningsih saat hearing dengan Komisi B, Senin (19/6/2017).

Arini mengungkapkan, dalam surat peringatan itu mengimbau kepada tiga pengelola pasar untuk segera mentaati surat izin yang diberikan oleh Dinas Perdagangan. Terutama poin yang melarang berjualan secara grosir.

“Di lapangan masih ditemukan pedagang yang berjualan grosir. Itu artinya mereka telah melanggar surat izin yang dimilikinya,” ungkapnya.

Ditanya bagaimana jika surat peringatan ketiga kembali tidak ditanggapi oleh pengelola pasar, Arini mengaku telah menyiapkan langkah tegas. Menurutnya, jika dalam kurun waktu 14 hari tidak ada perkembangan Disperdagin membekukan izin pasar itu.

“Tidak hanya dibekukan, kita juga akan meminta Satpol PP untuk mengeluarkan Bantib (bantuan penertiban),” ancam Arini.

Arini memastikan, semua proses yang dilakukannya sudah berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban Dinas Perdagangan.

“Kami sudah melakukan sesuai SOP, jadi lihat saja nanti, kalau sekarang masih tahap SP-3,” tegasnya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto yang juga hadir dalam dengar pendapat itu mengatakan pihaknya masih tetap menunggu bantib dari Dinas Perdagangan, terutama setelah SP-3 itu selesai. Sesuai perwali Satpol PP tidak bisa bertindak lebih lanjut apabila belum ada bantib.

“Benar, kami posisinya tetap menunggu bantib, hal itu sesuai perwali,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Edi Rachmat menegaskan Komisi B DPRD Kota Surabaya terus mendesak Dinas Perdagangan untuk segera mengeluarkan bantib. Sebab, para pedagang di Tanjungsari itu sudah tidak menghiraukan SP-1 dan SP-2 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan.

“Seharusnya para pedagang itu tidak melakukan lagi pelanggarannya, yaitu tidak jualan grosir, tapi ternyata tetap saja. Makanya, kami tetap mendesak kepada Dinas Perdagangan untuk segera ditertibkan,” kata Edi kepada wartawan seusai dengar pendapat.

Edi menjelaskan, persoalan ini kuncinya ada di Arini selaku Kepala Dinas Perdagangan. Sedangkan posisi DPRD Kota Surabaya hanya bisa mendesak dan menekan Arini untuk segera menertibkan peraturan daerah (Perda).

“Ternyata, Arini masih memakai SOP yang melalui SP 1 sampai 3, jadi kuncinya Bu Arini,” pungkasnya. (bmb/gbi)