Dinas PU Pengairan jatim Sulit Kabulkan Permintaan Komisi C

Warga Tempurejo, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Mulyorejo menempelkan sejumlah spanduk di depan pintu masuk jalan yang dipersoalkan oleh masyarakat setempat.

Warga Tempurejo, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Mulyorejo menempelkan sejumlah spanduk di depan pintu masuk jalan yang dipersoalkan oleh masyarakat setempat.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Permintaan Wakil Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya Bukhori Imron agar Dinas PU Pengairan Propinsi Jatim menerbitkan surat terkait status lahan jalan yang dipersoalkan warga Tempurejo, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Mulyorejo, sulit terwujud.

Perwakilan Dinas PU Pengairan Jatim, Arus Ramli yang hadir dalam dengar pendapat tadi siang meminta kelonggaran waktu dalam menerbitkan surat yang diminta Komisi C. Dirinya memastikan tidak sampai dua pekan surat tersebut sudah selesai.

“Saya jamin tidak sampai dua minggu selesai. Setelah pulang dari sini (ruang Komsii C) langsung akan saya proses,” janji Arus Ramli, JUmat (10/6/2016).

Arus menjelaskan, terkait pengeluaran izin pemakaian lahan oleh PT. AGB dan PT. AKY menurutnya sudah sesuai prosedur. Bahkan pihaknya turut menggandeng Pemerintah Kota Surabaya dalam mengeluarkannya.

Dalam kesempatan itu, ia juga memastikan tidak ada pelapasan aset. Menurut dia, dalam pelepasan aset berarti ada dana yang masuk ke kas negara. Sedangkan untuk lahan di Tempurejo tidak ada dana sepeserpun yang masuk.

Camat Mulyorejo, M. Syafik juga menambahkan dalam pemakaian lahan oleh PT. AGB dan PT. AKY sudah sesuai prosedur. Dari mediasi yang pernah digelar, baik PT. AGW maupaun PT. AKY bisa menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan.

“Mereka bisa menunjukkan dua bukti sertifikat kepemilikan. Sertifikatnya tahun 1996 dan tahun 2006. Itu dasar bukti yang ada,” terang Syafik.

Selain memiliki dua bukti sertifikat kepemilikan, pemakaian lahan juga diperkuat dengan adanya surat putusan dari Gubernur Jatim. “Ini berdasarkan bukti yang ada,” cetusnya.

Menurutnya, warga sekarang melakukan protes karena harus memutar cukup jauh ketika hendak ke laut semenjak dibangun panel blok. Sebelumnya warga tidak perlu memutar ketika akan berangkat melaut.

Sebenarnya PT. AGW sudah bersedia membuatkan jalan. Namun, arena permintaan warga ajalan tersebut harus diserahkan ke pemkot, mereka akhirnya menolaknya. Sebab mereka merasa selama ini belum ada kegiatan.

“Kalau dibuat Jalan PT mau. Mereka khawatir kalau diserahkan ke pemkot nantinya dibuat macam-macam oleh warga,” pungkasnya.(bmb/gbi)