Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Taufik Soal Raperda Reklamasi

 GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik buka suara ihwal Rancangan Peraturan Daerah  Reklamasi Teluk Jakarta yang mengandung praktik suap. Taufik mengakui, alotnya pembahasan Raperda Reklamasi terjadi karena masalah perizinan.

Hal inilah yang dicecar Komisi Pemberantasan Korupsi saat memeriksa Taufik, kemarin (28/4) sore. Taufik menjelaskan, soal perizinan menjadi penyebab Raperda Reklamasi tak kunjung disahkan.

“Yang problem perizinan. Gini, jadi soal perizinan. Karena Perda ini soal Perda tata ruang,” kata Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda)  ini di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun, kata Taufik, Pemprov DKI tetap ngotot ingin memasukan pasal izin pelaksanaan reklamasi dan izin prinsip itu dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang.

“Itu yang kita menolak. Makanya legislatif tidak ingin memasukan perda izin itu,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Pemeriksaan ini merupakan yang keenam bagi Taufik. Selain sebagai saksi dari Ariesman, dia juga pernah diperiksa sebagai saksi dari tersangka Ketua Komisi D nonaktif Mohamad Sanusi, yang tak lain merupakan adik kandungnya.

Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu diperiksa karena diduga kuat mengetahui peristiwa suap ini. Selain Taufik, sejumlah pihak juga sudah diperiksa dalam kasus yang sama.

Mereka yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati, Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat, Kepala Sub Bidan Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman Bapedda DKI Feirully Irzal, Sekda DKI Jakarta Saefullah.

Kemudian, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Anggota DPRD DKI M Sangaji atau Ongen Sangaji,  serta Bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI tak kunjung sepakat karena ada perbedaan pendapat terkait usulan biaya kontribusi tambahan dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Intinya kita (Pemda DKI) tidak pernah sepakat dengan DPRD DKI tentang biaya kontribusi tambahan,” ujar Saefullah di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 27 April 2016.

Gagalnya kesepakatan ini, jelas Saefullah, disebabkan adanya permintaan dari DPRD DKI agar kontribusi tambahan sebesar 15 persen diambil dari biaya kontribusi wajib sebesar 5 persen. Namun, Pemprov DKI menolaknya.

Saefullah mengatakan, Pemprov DKI tetap pada usulan awal yaitu kontribusi tambahan diambil berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak x selebar area x 15 persen sebagaimana masuk dalam draft Raperda Pasal 116.Ia menerangkan, ada beberapa biaya yang wajib dipenuhi oleh pengembang terkait reklamasi yaitu kewajiban, biaya kontribusi, dan biaya kontribusi tambahan.

Untuk kewajiban, pengembang dituntut untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di setiap pulau reklamasi. Adapun biaya kontribusi wajib diambil dari lahan yang dijual oleh pengembang. “Sementara biaya kontribusi tambahan yang diajukan dalam draft dari eksekutif itu 15 persen,” terang dia.

Lebih lanjut, Saefullah mengaku sempat menemui kata sepakat antara Pemprov DKI dan DPRD DKI terkait biaya kontribusi tambahan ini. Kesepakatannya hal itu diatur dalam peraturan Gubernur.

“Kita sudah laporkan kepada Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama). Tadinya tidak setuju diatur di Pergub, tapi karena alot, beliau sempat setuju. Maka lahirlah draft kedua kita pada tanggal 22 Februari (2016),” ujar Saefullah.

Ia bilang, pada draft kedua terjadi perubahan terhadap beberapa pasal yang sebelumnya ada di draft awal. Pasal yang masuk dalam draft kedua ialah terkait biaya kontribusi tambahan yang akan diatur di dalam Pergub. Tapi, pada akhirnya DPRD tetap tidak sepakat dengan usulan tersebut.

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK mencokok Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro pada Kamis malam, 31 Maret 2016. Sanusi baru saja menerima uang dari Trinanda melalui seorang perantara.

Lembaga Antikorupsi mengamankan uang sebesar Rp1,140 miliar yang diduga merupakan suap untuk Sanusi. Politikus Gerindra ini diketahui telah menerima sekitar Rp2 miliar dari PT APL secara bertahap.

Uang diduga sebagai suap terkait pembahasan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035. Selain itu, fulus juga terkait raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.

KPK akhirnya menetapkan tiga tersangka pada kasus ini. Mereka adalah M. Sanusi, Trinanda, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.
Sanusi pun dijadikan tersangka penerima suap. Dia disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara, Trinanda dan Ariesman jadi tersangka pemberi suap. Keduanya diganjar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Para tersangka ini sudah ditahan KPK untuk 20 hari ke depan. Sanusi kini meringkuk di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan, Trinanda di Rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan Ariesman di Rutan Polres Jakarta Pusat. (met/gbi)