Dirut Jasa Marga Akui Anak Buahnya Menyuap

oleh
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani usai diperiksa KPK, Rabu (27/9) sebagai saksi untuk anak buahnya General Manager PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi yang menjadi tersangka kasus suap ke auditor BPK.
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani usai diperiksa KPK, Rabu (27/9) sebagai saksi untuk anak buahnya General Manager PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi yang menjadi tersangka kasus suap ke auditor BPK.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengakui General Manager PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi bersalah melakukan kesepakatan ‘bawah meja’ dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengakuan ini disampaikan Desi saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (27/9).

Desi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan anak buahnya, Setia Budi dengan Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 BPK RI, Sigit Yugoharto. Setia diduga menyuap dengan sebuah motor Harley Davidson Sportster 883 senilai Rp 115 juta.

“Jadi memang betul ada GM Jasa Marga bersalah. Dan kami mendukung KPK ini,” kata Desi kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan. Namun, Desi enggan membeberkan materi pemeriksaan kepada wartawan.

Desi mengaku sudah memberikan sanksi kepada Setia Budi, yakni pemberhentian sementara. Jumpa pers mengenai pemberian sanksi itu sudah dilakukan sejak pekan lalu.

“Kami mendukung pemeriksaan ini dan kami akan teliti lagi masalah internal Jasa Marga,” jelasnya.

Suap Setia kepada Sigit diduga terkait dengan langkah BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi tahun 2017. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sigit sebagai pihak yang diduga menerima, Sigit disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Setia, sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (kc/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *