Dirut PLN Irit Bicara Usia Diperiksa KPK

oleh
Dirut PT PLN Sofyan Basir (kiri) menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi kaasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir tak mau banyak berkomentar soal dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Ia hanya mengaku pemeriksaannya sebagai saksi di KPK hari ini (7/8) tidak menyinggung  substansi kasus suap.

“Nggak ada, (pemeriksaan) normal saja,” ujar Sofyan yang mengenakan kemeja putih keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/8). Ia langsung masuk ke mobil Toyota Velfire bernopol B-1727-RFS.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia Wang Kun dan Manager Senior Pelaksana Pengadaan Independent Power Producer (IPP) PLN Mimin Insani.

Pelaksana Harian Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati sebelumnya mengatakan, pemeriksaan terhadap Mimin guna mengonfirmasi pengetahuannya terkait dengan penunjukkan langsung dalam proyek PLTU Riau-1.

“Untuk saksi Wang Kun, Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia, KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan proses pengadaan proyek pembangunan PLTU Riau 1,” kata Yuyuk

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Politisi Partai Golkar itu ditangkap KPK saat sedang berada di kediaman Idrus Marham.

KPK menduga Eni menerima keseluruhan Rp 4,5 miliar dari Johannes untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Johannes merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

KPK telah mengamankan Rp 500 juta yang diduga sebagai pemberian keempat kepada Eni. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak.

Pemberian pertama kepada Eni diduga dilakukan pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, pemberian kedua pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, dan pemberian ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta. Ada dugaan pemberian tersebut dilakukan melalui staf dan keluarga Eni.  (dt/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *