Disanggah Dua Hakim, Ketua Majelis Tipikor Tetap Bebaskan La Nyalla

oleh
Lirikan Misterius: Mantan Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Machmud Matalittii menebar senyjm dan lirikan penuh makna setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/12) menjatuhkan vonis bebas kepadanya dari semua dakwaan perkara korupsi dana hibah Pemprov Jatim.
Lirikan Misterius: Mantan Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Machmud Matalittii menebar senyjm dan lirikan penuh makna setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/12) menjatuhkan vonis bebas kepadanya dari semua dakwaan perkara korupsi dana hibah Pemprov Jatim.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membuat putusan berani dengan memvonis bebas  La Nyalla Matalitti dari segala dakwaan perkara korupsi dana hibah di Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur. Janggalnya lagi, vonis bebas itu hanya bersumber dari penilaian Ketua Majelis Hakim Sumpeno yan sudah disanggah oleh dua anggotanya.

“Menyatakan terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti secara sah menyakinkan melakukan tipikor,” kata Hakim Sumpeno di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/12).

Sebelum pembacaan putusan, dua anggota majelis yakni Hakim Sigit Herman dan Hakim Anwar menyampaikan pendapat dan pertimbangan berbeda (dissenting opinion) dengan putusan Sumpeno. Namun pada akhirnya, putusan yang diambil Ketua Majelis Hakim Sumpeno tetap menyatakan bahwa La Nyalla tidak terbukti bersalah.” Jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya,” ujarHakim Sumpeno .

Dengan putusan bebas ini, hakim memerintahkan jaksa memulihkan harkat dan martabat La Nyalla selaku terdakwa. Serta mengeluarkan bekas Ketua Umum PSSI itu  dari penjara.

Merespon putusan tersebut, jaksa mengaku pikir-pikir untuk melakukan kasasi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada La Nyalla. Jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,115 Miliar, karena dipandang terbukti korupsi dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin Jatim pada periode 2011-2014 senilai Rp 48 miliar.

“Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan,” kata Jaksa Wayan Suanarwan  ketika membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (30/11) lalu.

Selain itu, tim Jaksa juga menuntut hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebanyak Rp 1,1 Miliar. Bila tidak dibayarkan dalam satu bulan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap, harta terdakwa dapat dilelang.

“Apabila harta tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” kata Jaksa.

Dalam tuntutannya, Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan tuntutan karena perbuatan La Nyalla menimbulkan kerugian negara dan tidak mendukung pemerintah memberantas Tipikor. Selain itu, La Nyalla dipandang sempat melarikan diri ke Singapura, tidak pernah bersedia diperiksa oleh penyidik dan tidak mengakui kesalahan.

“Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” kata Jaksa.

La Nyalla dianggap Jaksa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

Dalam surat dakwaan Jaksa, tindak pidana itu berawal dari kerja sama antara Pemprov Jatim dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tahun 2009. Kerja sama itu terkait dengan peningkatan ekonomi di Jawa Timur.

Dari kerja sama itu, Pemprov Jatim lalu menganggarkan dana hibah dengan total Rp 48 miliar dalam APBD Jatim berturut-turut mulai dari tahun anggaran 2011 hingga 2014. Anggaran itu diperuntukkan bagi Kadin Jatim yang saat itu dipimpin oleh La Nyalla.

Untuk mencairkan dana hibah itu, La Nyalla mengajukan sejumlah proposal kegiatan. Namun, Ia bersama beberapa rekannya mencairkan dana itu setiap tahunnya. La Nyalla juga disebut telah memperkaya orang lain yaitu saksi Diar Kusuma Putra dan saksi Nelson Sembiring sebesar Rp 26.654.556.219.

Atas perbuatan ketiga orang tersebut, kata Jaksa, negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dirugikan sebesar Rp 27.760.133.719. (vin/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *