Disbudpar Bantah Disebut Kecolongan Dalam Kasus Jalan Mawar 10

RATA : Bangunan cagar budaya di Jalan Mawar Nomor 10 pasca pembongkaran pada 3 Mei 2016 lalu.

RATA : Bangunan cagar budaya di Jalan Mawar Nomor 10 pasca pembongkaran pada 3 Mei 2016 lalu.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati menolak jika pihaknya disebut kecolongan atas dibongkarnya bangunan cagar budaya di Jalan Mawar Nomor 10 pasca pembongkaran pada 3 Mei 2016 lalu.

Wiwiek menegaskan, instansinya sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pengawasan. Semisal ketika ada pemilik bangunan cagar budaya melakukan permohonan renovasi, Disbudpar menyampaikan penjelasan dan arahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Lalu, ketika menempatkan plakat penanda, itu juga merupakan upaya untuk memebrikan penekanan bahwa bangunan itu termasuk cagar budaya. “Kami juga aktif berkeliling untuk melakukan pengawasan,” terang Wiwiek, Senin (9/5/2016).

Wiwiek menyebut kejadian ini akan membuat pihaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap bangunan cagar budaya yang ada di Surabaya. Seandainya sistem pengawasan yang telah terbangun ternyata ada celah, akan lebih dimaksimalkan.

“Kita belajar bersama. Informasi tentang bangunan cagar budaya juga akan kita share supaya instasi terkait juga bisa satu frame dan koordinasinya bisa lebih kuat lagi,” sambung dia.

Selama ini, Disparta Kota Surabaya sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk pelestarian bangunan Cagar Budaya. Diantaranya dengan membagikan (share) informasiterkait keberadaan bangunan cagar budaya ke instansi terkait.

“Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Surabaya, sejatinya bukan hanya ranah nya Pemkot. Komunitas peduli cagar budaya selama ini juga telah berperan dalam melakukan upaya penagwasan,” ujarnya.

Upaya lainnya adalah memberikan kesadaran bagi masyarakat agar merasa memiliki bangunan yang ada. Diantaranya, dengan memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebeasar 50 persen kepada bangunan cagar budaya baik persil maupun kawasan.

“Pemkot juga telah memberi fasilitas dengan harapan biaya pengurangan pajak tersebut digunakan untuk pemeliharaan bangunan cagar budaya,” sambung mantan Kabag Kerja Sama Pemkot Surabaya ini.(bmb/gbi)