Disebut Ikut Terima Duit e-KTP, Ini Peran Penting Gubernur BI

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menyetujui pengucuran anggaran multiyears (tahun jamak) proyek e-KTP yang sudah ditolak Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menyetujui pengucuran anggaran multiyears (tahun jamak) proyek e-KTP yang sudah ditolak Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Setelah menyebut sejumlah nama penting, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkap secara khusus peran Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardjojo saat masih menjabat Menteri Keuangan dalam merancang pembiayaan pengadaan e-KTP. Nazar menyebut, Agus menyetujui pengucuran anggaran multiyear (tahun jamak) proyek e-KTP Rp 6 triliun yang sudah ditolak Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Agus meyetujui pendanaan tahun jamak proyek e-KTP tahun 2011-2012 setelah terjadi pertemuan rahasia antara eksekutif dan legislatif untuk membahas megaproyek di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan Nazar menyatakan, Agus langsung menerima aliran dana segar usai menyetujui pembiayaan e-KTP.

“(Aliran dananya) itu ke Menkeunya waktu itu (Agus Martowardojo), dan Djafar Hafsah,” kata Nazaruddin usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Keterangan Nazaruddin ini menyambung cerita dia sebelumnya soal nama penting lain yang juga kecipratan duit panas proyek e-KTP. Menurut Nazar, selain Agus Marto, nama lain yang menerima aliran dana kala itu itu adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Dirjen Dukcapil Irman (kini menjadi tersangka) dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ja’far Hafsah yang dulu menjabat Ketua Fraksi PD MPR RI. (Baca: Nama-nama Penting Ini Disebut Nazaruddin Kecipratan Aliran Duit e-KTP).

Nazaruddin juga sempat menyebut, Ketua Umum Golkar Setya Novanto terlibat dalam kasus ini. Novanto bersama dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, disebut mengatur jalannya proyek e-KTP.

Novanto, kata Nazar, kecipratan fee 10 persen dari Paulus Tannos selaku pemilik PT Sandipala Arthaputra yang masuk anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Konsorsium ini memenangi tender proyek e-KTP.

Namun hingga kini, Setya belum pernah dimintai keterangan terkait kasus ini hingga sekarang. Dalam berbagai kesempatan Novanto membantah tudingan Nazaruddin.

Nazar menceritakan detil kronologis penganggaran proyek e-KTP. Menurutnya, proyek e-KTP yang menelan dana Rp 6 triliun menggunakan skema tahun jamak atau multiyears tahun 2011-2012. Namun, skema pendanaan tahun jamak itu ditolak Sri Mulyani yang saat itu masih menjabat sebagai menteri keuangan.

Alur cerita berubah drastis ketika Agus menjadi menkeu. Ia mendadak menyetujui anggaran pengadaan e-KTP dengan skema multiyears 2011-2012 saat pertemuan antara eksekutif dan legislatif.

“Lalu Agus Marto mengeluarkan surat (persetujuan pengucuran dana). Lalu, ada (dana) yang mengalir ke Agus dan J’afar Hafsah,” ujar Nazaruddin.

Mantan menkeu yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo mangkir dari panggilan KPK, Selasa (18/10) terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kemendagri.

Mantan menkeu yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo mangkir dari panggilan KPK, Selasa (18/10) terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kemendagri.

Sejatinya Agus Marto dipanggil KPK, Selasa (18/10) kemarin. Namun mantan Dirut Bank Mandiri itu tidak dating dengan alasan belum menerima surat panggilan dari KPK.

Kasus korupsi pengadaan e-KTP terungkap ke publik saat KPK mengumumkan penetapan tersangka Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto pada 22 April 2014 silam.  Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu.

Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Proyek, sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), merugikan negara sebanyak Rp2 triliun.

Dalam perkembangnya, mantan Dirjen Dikcapil Irman juga ditetapkan jadi tersangka. Irman dan Sugiharto dikenakan Pasal 2 ayat 2 subsider ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan 64 ayat 1KUHP. (met/gbi)