Divonis 8 Tahun, Andi Narogong Janji Kembalikan Duit Korupsi e-KTP

Operator korupsi proyek e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong menerima vonis 8 tahun penjara dan bersedia mengembalikan duit yang dia korupsi dari proyek e-KTP.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Andi berjanji siap mengembalikan duit proyek e-KTP yang telah dia korupsi.

Vonis yang tergolong ringan untuk Andi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permohononan terdakwa sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dan mewajibkan dia mengembalikan duit hasi; korupsi.

“Terdakwa telah berterus terang di pengadilan dan mengungkap pelaku lain, sehingga patut menjadi justice collaborator,” ujar Hakim Johan.

Hakim John juga menilai Andi Narogong kooperatif dalam persidangan. Andi pun sudah mengembalikan keuangan negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski permohonan JC atau pelaku yang bekerja sama dengan KPK diterima oleh majelis hakim, vonis tersebut tak lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Andi pun menerima vonis tersebut. “Menerima yang mulia,” kata Andi Nargogong. Sementara jaksa KPK meminta waktu untuk berpikir akan banding atau tidak.

Terkait pengembalian duit negara yang telah di korupsi, Andi menjanjikannya lantaran majelis hakim mencabut pemblokiran rekeningnya.

“Iya dikabulkan, karena ada penghasilan Andi yang ikut terblokir, dan untuk bisa segera membayar uang pengganti,” ujar penasihat hukum Andi Narogong, Samsul Huda, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Berdasarkan putusan majelis hakim, Andi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 2,5 juta dan Rp 1,1 miliar. Sejauh ini, Andi sudah mengembalikan USD 350.000 ke KPK selama proses penyidikan.

“Pak Andi siap dan menerima putusan hakim,” terang Samsul.

Selain Andi Narogong, duit proyek e-KTP juga diduga mengalir ke terdakwa Setya Novanto dan beberapa Angota DPR 2009-2014. Berdasar surat dakwaan Irman dan Sugiharto, elit politik Senayan penerima duit e-KTP di antaranya Melcias Marchus Mekeng menerima sebesar USD 1,4 juta, Olly Dondokambey sebesar USD 1,2 juta, Tamsil Lindrung USD 700 ribu.

Kemudian Mirwan Amir USD 1,2 juta, Arief Wibowo USD 108 ribu, Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar, Ganjar Pranowo USD 520 ribu, Agun Gunandjar Sudarsa USD 1,047 juta, Mustoko Weni USD 408 ribu, Ignatius Mulyono USD 258 ribu.  (Baca: KPK Pastikan Tetap Bidik Ganjar dan Agun Cs).

Selain itu, Taufik Effendi USD 103 ribu, Teguh Djuwarno USD 167 ribu, Rindoko Dahono Wingit, Nu’man, Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini masing-masing USD 37 ribu.

Selanjutnya, Yasona Laoly USD 84 ribu, Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu, Marzuki Ali Rp 20 miliar, serta Anas Urbaningrum USD 5,5 juta. (lpn/nad)