Dokumen Kematian Munir Hilang,  Usman Hamid Minta Anggota TPF Diusut

Istri Minir Said Thalib, Suciwati bersama aktivis HAM menuntut pemerintah membuka dokumen temuan TPF terkait kematian suaminya.

Istri Minir Said Thalib, Suciwati bersama aktivis HAM menuntut pemerintah membuka dokumen temuan TPF terkait kematian suaminya.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Informasi Publik (KIP) memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan memerintahkan pemerintah membuka dokumen hasil temuan Tim Pencari Fakta yang menguak misteri kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib. Dokumen itu diserahkan TPF ke Sekretariat Negara dan disimpan di lingkungan istana.

Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir Said Thalib, Usman Hamid, mengatakan keberadaan dokumen rahasia itu dapat ditelusuri melalu anggota tim. Pasalnya, ada anggota TPF yang menyimpan salinan dokumen berisi temuan TPF terkait kematian Munir Thalib.

“Kalau setneg kehilangan, Setneg bisa meminta bantuan ke mantan anggota TPF, yang sekarang menjabat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Usman di Roemah Koeliner, Jakarta, Selasa (11/10). Pernyataan ini menanggapi Kementerian Sekretariat Negara yang mengklaim tak memiliki dokumen tersebut.

Aktivis HAM itu menyebut beberapa nama yang tergabung dalam TPF. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Domu P Sihite, anggota TPF dari Kejaksaan Agung, Nazarudin Bunas, pejabat Kementerian Hukum dan HAM, dan Brigjen Marsudi Hanafi yang menjabat Ketua TPF.

Dalam putusan KIP yang memenangkan gugatan Kontras dan LBH Jakarta,  dibukanya data laporan akhir TPF ke publik adalah agar penyelesaian perkara itu bisa berlanjut. Sebab masih banyaknya figur atau unsur yang belum tersentuh di balik tewasnya Munir.

Data itu sendiri, diterima pemerintah pertama kali pada 2005 lalu. Sempat ditembuskan ke berbagai lembaga hukum pada tahun yang sama agar ditindaklanjuti. Namun sejak saat itu tidak pernah ada kelanjutannya hingga putusan KIP mengharuskan data itu dibuka ke publik.

Setneg Klaim Tak Pegang Dokumen TPF

Tetapi TPF bersikukuh tak memiliki dokumen temuan TPF tersebut. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Kemensetneg, Masrokhan, keputusan tersebut tak mengharuskan KIP membuka dokumen tersebut. Sebab, putusan KIP hanya mengharuskan data itu dibuka apabila ditemukan.

“Perlu kami sampaikan, bahwa Kemensetneg tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (Laporan TPF),” kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg Masrokhan dalam siaran persnya, Selasa (11/10).

Masrokhan menyampaikan bahwa sesungguhnya putusan tersebut tidak mengharuskan KIP untuk membuka data TPF Munir. Sebab, putusan KIP hanya mengharuskan data itu dibuka apabila ditemukan. Sedangkan Kemensetneg sendiri tidak mengetahui ataupun menguasai data tersebut sebagaimana diungkapkan di persidangan KIP.

“Jadi Kemensetneg tidak mungkin mengumumkan Laporan TPF yang tidak dikuasainya,” ujar Masrokhan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar sebelumnya juga mengatakan hilangnya dokumen hasil Tim Pencari Fakta Munir yang seharusnya dipegang Sekretariat Negara harus diusut. Apabila hilang, kata Haris, negara dianggap lalai dalam mengurus administrasi publik.

Jika memang dokumen kasus kematian Munir tersebut hilang, Haris mengatakan hal ini harus diusut lantaran negara dianggap lalai dalam mengurus administrasi publik.

“KIP (Komisi Informasi Pusat) bisa meminta pada otoritas terkait untuk menginvestigasi serusak apa sih administrasi di sana karena setahu saya akhir-akhir ini banyak gugatan mengenai hal serupa,” kata Haris dalam konferensi Pers Buka Hasil TPF Munir di Menteng, Jakarta, Minggu kemarin.

Pemerintah enggan menyampaikan secara langsung keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang harus dibuka ke publik. Lewat siaran pers yang dimuat di situs Kementerian Sekretaris Negara, pemerintah menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki, menguasai, maupun mengetahui keberadaan laporan akhir TPF Kasus Munir tersebut. (tp/gbi)