DPD Hanura Jatim Siap Kembalikan Semua Hak WW

Whisnu Wardhana saat akan dimasukan ke mobil tahanan

Whisnu Wardhana saat akan dimasukan ke mobil tahanan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kamis (6/10/2016).

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Peluang Whisnu Wardhana (WW) untuk kembali menahkodai DPC Partai Hanura Kota Surabaya, ternyata belum sepenuhnya tertutup. Saat ini WW ditahap dalam kasus dugaan korupsi di PT. Panca Wira Usaha (PWU).

Ditemui di sela-sela rapat konsolidasi pengurus DPC Hanura Surabaya, Ketua DPD Hanura Jawa Timur, Kelana Aprilianto menegaskan dirinya siap mengembalikan semua hak WW seperti sedia kala di Partai Hanura.

Untuk saat ini, status Whisnu Wardhana dinonaktifkan sebagai kader dan Ketua DPC Hanura Kota Surabaya. Penonaktifan itu merujuk status terdakwa yang diberikan kepada mantan Ketua DPRD tersebut.

“Semua hak Pak Whisnu akan kita kembalikan jika beliau sudah dinyatakan tidak bersalah,” tegas Kelana Aprilianto, Minggu (16/10/2016).

Menurut Kelana, masalah hukum yang menimpa Whisnu Wardhana sampai saat ini belum disidangkan. Dengan demikian, masih ada peluang bagi WW untuk lolos dari kasus yang menjeratnya.

Kelana juga berharap kasus dugaan korupsi yang ditujukan pada WW segera cepat selesai. Karena bagaimanapun juga, Whisnu dianggap memiliki jasa yang cukup besar membesarkan Partai Hanura di Surabaya.

“Kita juga tidak mau kehilangan pak Whisnu. Jasa beliau begitu besar dalam membesarkan Hanura di Surabaya,” ujarnya.

Disinggung apakah partainya akan berusaha menyelamatkan WW, Kelana tidak mau menjawab. Menurutnya, partai harus tetap berjalan sesuai organisasi.

“Kalau bantuan hukum untuk Pak Whisnu pasti ada,” tandas pria berkaca mata ini.

Untuk diketahui, Whisnu Wardhana selaku Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU pada Tahun 2003 dituding melakukan penjualan aset milik badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur berupa sebidang tanah dan bangunan di Kediri dan Tulungagung tanpa melalui prosedur.

Penjualan aset itu diduga merugikan negara, karena dijual dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, penyidik masih menunggu perhitungan dari audit BPKP.

Penyelidikan dan penyidikan kasus pelepasan aset PT PWU ini, penyidik kejaksaan sudah memeriksa sekitar 25 saksi, dan baru menetapkan satu tersangka yakni WW. Penyidik akan terus mendalami diantaranya pada 17 Oktober nanti akan memintai mantan Dirut PT PWU inisial DI untuk diperiksa sebagai saksi. (bmb/gbi)