DPD Hanura Jatim Siapkan Dua Nama Pengganti WW

Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Kelana Aprilianto saat ditemui dalam acara konsolidasi kader Partai Hanura Kota Surabaya, siang tadi.

Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Kelana Aprilianto saat ditemui dalam acara konsolidasi kader Partai Hanura Kota Surabaya, siang tadi.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – DPD Partai Hanura Jawa Timur, mengambil langkah tegas terkait kasus hukum yang dihadapi Ketua DPC Partai Hanura Surabaya, Whisnu Wardhana (WW).

DPD Hanura Jatim telah menyiapkan dua nama sebagai calon Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Hanura Surabaya. Merekaa dalah mantan Ketua DPC Hanura Kabupaten Sidoarjo, I Wayan Dendra dan Arie Hafiz Azhari.

“Keputusan akhirnya ada di DPP siapa yang bakal ditunjuk. Karena kewenangan kita hanya mengusulkan,” ujar Ketua DPD Hanura Jatim, Kelana Aprilianto, Minggu (16/10/2016).

Dengan munculnya dua nama tersebut, Kelana menampik tudingan jika saat ini sudah ada penunjukkan Plt Ketua Hanura Surabaya. Sebelumnya ada kabar jika Arie Hafiz Azhari telah ditetapkan DPD sebagai Plt Ketua Hanura Surabaya.

Menurut dia, dua nama yang dimunculkan keduanya berasal dari DPD. Sebab sesuai dengan AD ART partai, untuk Plt harus satu tingkat di atasnya.

“Jadi ini masih belum final. Belum ada nama yang pasti untuk gantikan pak Whisnu,” jelasnya.

Ditanya bagaimana jika DPC maupun Pengurus Anak Cabang (PAC) tidak puas dengan Plt yang ditunjuk DPP, Kelana menyatakan pihaknya akan mengusulkan calon nama baru.

“Kalau ditolak kita rapat lagi sampai ada keputusan dari DPP,” tegas Kelana.

Kelana juga berpesan agar kasus hukum yang membelit Whisnu Wardhana tidak mengganggu berjalannya roda organisasi. Partai harus tetap berkembang siapapun nantinya yang bakal ditunjuk sebagai Plt.

“Partai tidak boleh berhenti. Apalagi kita memiliki target tinggi dalam pemilu 2019 mendatang,” pesannya.

Setelah ditetapkannya Plt, dalam kurun waktu tiga bulan harus segera digelar rapat Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dengan agenda pemilihan Ketua DPC devinitif.

“Plt tidak bisa membuat keputusan strategis. termasuk mengganti susunan kepengurusan yang sudah ada,” pungkas Kelana. (bmb/gbi)