DPR Bahas Posisi KPK antara Densus Tipikor dan Satgasus P3TPK

oleh
Logo Polri, Kejaksaan, dan KPK.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kalangan DPR RI terus menyoroti keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai masih belum berhasil dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kali ini, Komisi III DPR menggelar rapat koordinasi dengan pemimpin KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk membahas penanganan tindak pidana korupsi.

“Agenda rapat koordinasi antar-aparat penegak hukum dalam hal penanganan Tipikor. Selama 15 tahun KPK berdiri kita belum melihat kemajuan yang signifikan dalam menekan perilaku koruptif, bahkan sebaliknya, makin masif,” kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Senin (16/10/2017).

(Baca Juga: Polri Sedot Anggaran Rp 2,6 Triliun Bangun Densus Tipikor Serupa KPK)

Bambang mengatakan, dia ingin pemberantasan korupsi berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Dia menyebut, pola penanganan korupsi yang diterapkan KPK sekarang justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional.

“Banyak dana mengendap di bank-bank daerah karena para pimpinan proyek, kepala daerah dan kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan kerena takut dipenjarakan KPK,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, harus ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi.

“Karena kita tahu bahwa proses penanganan dan penindakan tindak pidana korupsi rawan hanky- panky, mulai dari pengaduan masyarakat, penyadapan, penyidikan hingga penuntutan dan pengamanan barang bukti atau barang sitaan,” katanya.

Mengenai rencana penyelenggaraan penuntutan satu atap dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), ia mengatakan, untuk itu tidak diperlukan undang-undang baru.

“Dan terkait anggaran tidak ada masalah karena Komisi III DPR sudah menyetujuinya. Densus Tipikor penting, agar ke depannya KPK lebih fokus pada penanganan kasus-kasus Tipikor besar yang tidak bisa ditangani Polri dan Kejaksaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Jaksa Agung H.M Prasetyo menegaskan, penyertaan jaksa agar penuntutan menjadi satu atap dengan penyelidikan dan penyidikan harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Terlebih, kata Prasetyo, kejaksaan sudah memiliki Satuan Tugas Khusus Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) untuk memberantas korupsi.

“Satgasus P3TPK sudah jalan terus dan hasilnya alhamdulilah cukup baik dan kami cukup memberantas korupsi cukup banyak,” lanjut dia.(ara/kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *