DPR Beri Sinyal Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri, Pengamat Yakin BG Gantikan Badrodin

perebutan kapolriGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai hangat dibicarakan seiring menipisnya masa jabatan Kapolri saat ini, Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun Juli nanti.

Pembicaraan membelah dalam dua kubu. Pertama, memperpanjang masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti dan kedua memilih Budi Gunawan (BG) sebagai pengganti Badrodin Haiti yang sempat gagal pada masa sebelumnya.

Kubu pertama tampak diwakili oleh Komisi III DPR RI yang memberi sinyal perpanjangan masa jabatan Kapolri. Hal ini didasarkan pada waktu yang kian mepet.

“DPR akan memasuki masa reses pada 28 Juni 2016. Sementara masa bakti Kapolri akan berakhir pada 28 Juli 2016, saat Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memasuki usia 58 tahun,” beber Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Senin (13/6/2016).

Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menyampaikan, kapan presiden akan mengajukan usulan ke DPR belum diketahui. Kalau pun Presiden mengajukan usulan sebelum masa reses DPR, proses dan tahapan yang berlaku dan dan harus dilalui DPR cukup memakan waktu.

“Usulan Presiden tentang nama-nama calon Kapolri harus dibacakan terlebih dahulu di sidang paripurna. Setelah itu, dibawa ke rapim dan forum Badan Musyawarah DPR. Setelah dua tahapan itu dilalui, Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test),” jelas dia.

Tahapan ini, lanjut Bambang, pun sering memakan waktu. Ada pengumuman di media massa agar masyarakat memberi masukan, tracking, kunjungan ke kediaman calon, mewawancara tetangga atau lingkungan dan lain-lain. Untuk semua proses dan tahapan itu, waktunya kurang memadai karena hanya sekitar 20 hari sebelum libur Idul Fitri.

“Kalau pada akhirnya pergantian Kapolri tidak bisa dilakukan pada waktunya, pilihan yang tersisa adalah memperpanjang masa dinas aktif Jenderal Badrodin Haiti. Itu artinya Presiden Joko Widodo harus menerbitkan Perppu( peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Sebab, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menetapkan bahwa usia pensiun anggota Polri adalah 58 tahun,” tegas dia.

Di sisi lain, kalangan pengamat masih meyakini jika BG akan mulus menjadi pengganti Badrodin Haiti. Peluang Wakapolri ini didasarkan atas fakta dukungan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

“Saya kira Budi Gunawan hampir dipastikan mulus menuju Kapolri. Penolakan arus publik tidak terlalu deras, apalagi BG sangat dekat dengan bu Megawati,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi menilai, sampai saat ini ia tidak melihat sinyal perbedaan pendapat dan kehendak antara Presiden Jokowi dan Megawati. Oleh karena itu, Pangi memprediksi dukungan Jokowi tidak akan jauh berbeda dengan kehendak Megawati.

“Sekarang semua tergantung presiden. DPR pun sudah memberikan lehernya ke presiden untuk memilih nama calon Kapolri. Bukan tidak mungkin presiden mengajukan calon tunggal ke DPR,” tambah dosen ilmu politik pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Pangi juga melihat arus penolakan publik terhadap sosok Budi Gunawan tidak besar seperti saat mantan ajudan Megawati itu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2012 lalu. Apalagi, Budi juga sebelumnya sudah dinyatakan tak bersalah di sidang praperadilan.

“Sampai sekarang juga belum jelas, dosa besar BG sehingga mendapat perlawanan arus publik menolak sebagai Kapolri waktu lalu. Kita pun masih ingat ketika BG lolos pada uji kelayakan dan kepatutan. Hampir tidak ada kendala berarti waktu itu,” ujar dia.

Sebelumnya PDIP sudah menyatakan dukungannya kepada Budi Gunawan. Ketua bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan menegaskan, dukungan partainya masih tetap sama seperti saat Budi dicalonkan oleh Jokowi pada tahun lalu.

“Sampai hari ini belum berubah. Dukungan kami tetap,” kata Trimedya.

Adapun mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri yang belakangan ramai dibincangkan, Trimedya mengatakan belum terlihat urgensi hal tersebut bisa dilakukan. Apalagi, jika mengacu pada Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengatur mengenai syarat perpanjangan masa jabatan.

Pasal tersebut menyebutkan, “Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.”

“Keadaan khususnya menurut kami belum ada,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.(dtc/kcm/ziz)