DPR Geger Rebutan BUMN, Ketua dan 36 Anggota Komisi VI Saling Ancam

dpr-gegerGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Wakil rakyat di DPR RI kembali geger. Geger DPR kali ini dipicu oleh rebutan pengaruh pada BUMN (badan usaha milik negara). Saking gegernya, Ketua DPR RI Ade Komarudin dengan 36 anggota Komisi VI saling serang dengan ancaman.

Serangan pertama dilakukan 36 anggota Komisi VI yang melaporkan Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pelaporan ke MKD dilakukan kemarin. Salah satu pelapor yakni anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso dengan membawa bukti berupa surat dari Deputi Kementerian BUMN yang menunjukkan ada pertemuan antara 9 BUMN dengan Komisi XI DPR.

“Itu kan pasti melewati persetujuan pimpinan DPR, yang menandatangani Ketua DPR,” kata Ade.

Pertemuan itu diduga menjadi wadah lahirnya keputusan bahwa BUMN selanjutnya bermitra dengan Komisi XI, bukan lagi Komisi VI. Bowo menyatakan, seharusnya BUMN menjadi mitra Komisi VI karena sudah diputuskan demikian sejak Rapat Paripurna DPR Tahun 2015.

Menanggapi serangan itu, Ade Komarudin langsung menebar ancaman.

“Kepada yang meneken bersama untuk melaporkan saya ke MKD, saya mengimbau dengan hormat, sudi kiranya untuk mencabutnya. Pendapat saya, itu tindakan gegabah dan keliru,” kata Ade, Jumat (14/10/2016).

BUMN-BUMN sebagai mitra kerja dipindahkan dari Komisi VI ke Komisi XI. Ade merasa tak memindahkan mitra kerja dengan cara melanggar Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Tak ada pula kesepakatan (deal) di belakang layar dengan para perusahaan BUMN dan Komisi XI.

“Siapa yang bermain? Saya dan pimpinan lainnya enggak bermain. Siapa yang bilang ada deal? Saya ingin tahu,” kata Ade.

Jadi menurut Ade tak ada pemindahan mitra kerja Komisi VI ke Komisi XI, kecuali pemindahan mitra kerja sesuai Undang-undang. Pemindahan itu dapat dia pertanggung jawabkan.

“Saya dapat mempertanggung jawabkannya. Kepada yang menuduh saya kalau saya mau, sekali lagi kalau saya mau, saya akan melaporkan balik ke KPK. Lembaga DPR jangan dijadikan tempat bermain-main. Ini tempat terhormat,” tutur Ade.

Dia menyatakan hanya sebatas menjalankan Undang-undang saja, termasuk meneken kemitraan Komisi-komisi di DPR. Dia mengajak para pelapor dan yang berkepentingan dengan keributan ini untuk menengok Undang-undang BUMN dan Undang-undang Keuangan Negara.

“Saya selaku ketua DPR dan juga pimpinan lainnya hanya menjalankan Undang-undang. Saya tidak mau meneken sesuatu yang saya pandang bertentangan dengan Undang-undang. Ini bukan soal BUMN itu mitra siapa, tapi soal perintah Undang-undang,” tutur Ade yang juga politisi Partai Golkar ini.(dtc/ziz)