Dua Kadis Anak Buah Soekarwo dan Politisi PKB Dicekal KPK

Dari kiri: Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jatim, M Ardi Prasetiawan; Kepala Dinas Perkebunan, Mochamad Samsul Arifien dan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Kabil Mubarok dicekal KPK terkait kasus suap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan pencegahan terhadap Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jatim, M Ardi Prasetiawan dan Kepala Dinas Perkebunan, Mochamad Samsul Arifien bepergian ke luar negeri serta anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Kabil Mubarok. Dua pejabat eselon dua anak buah Gubernur Soekarwo dan legislator PKB tadi diduga kuat tersangkut kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki.

Penyelidikan KPK menunjukkan, Ardi selaku Kadis Industri telah menyerahkan Rp 50 juta. Samsul selaku Kadis Perkebunan telah menyerahkan Rp 100 juta. (Baca: Ketua Komisi B DPRD Jatim Terima Upeti Triwulanan dari Dinas).

Sementara indikasi keterlibatan Kabil terungkap ke publik setelah tim KPK menggeledah ruamahnya pada pekan lalu. Politisi PKB itu ditenggarai tahu soal pemberian suap, lantaran sebelum pindah ke Komisi E, dia duduk di Komisi B bersama Basuki. Kabil juga sempat menghilang pasca-penangkapan Basuki.

“Ketiganya menjadi saksi (kasus suap setoran dinas ke Komisi B DPRD Jatim). Pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan untuk dua tersangka yang lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/6). Permohonan cekal ini telah diajukan KPK ke Ditjen Imigrasi.

Febri menambahkan, pencegahan ketiga saksi ke luar negeri dalam kasus ini, sepenuhnya untuk kepentingan penyidikan. Menurutnya, penyidik KPK tengah mendalami para pihak yang diduga punya peran sebagai pemberi dan penerima suap yang sudah disepakati antara Komisi B dan sejumlah dinas.

“Tentu kami mendalami aliran dana ke pihak yang lain, selain enam orang tersangka yang kami proses. Di dua sisi kami lihat, siapa saja pihak lain yang diduga terima dan pihak lain yang diduga sebagai pihak pemberi,” tuturnya.

Sedianya, KPK mengagendakan pemeriksaan untuk mereka hari ini sebagai saksi dalam kasus suap kepada Basuki terkait dengan tugas pengawasan dan pemantauan Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap revisi peraturan daerah dan penggunaan anggaran tahun 2017. Namun ketiganya mangkir panggilan KPK.

“Karena tak datang kami akan jadwalkan ulang hari Senin nanti (pekan depan),” tutur Febri.

Ardi dan Samsul yang akan dikorek keterangannya itu diduga telah memberikan uang kepada Basuki. Febri menuturkan, saat ini penyidik KPK tengah menelaah sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita dari hasil penggeledahan beberapa waktu lalu di sejumlah lokasi di Jawa Timur.

Pasalnya, penyidik KPK ingin mengetahui konstruksi kasus ini secara utuh. “Kami masih melakukan pemeriksaan, hasil penggeledahan berupa dokumen dan barang bukti elektronik kami telaah lebih lanjut,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus dugaan suap ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka. Mereka diantaranya, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochamad Basuki, staf DPRD Jawa Timur, Rahman Agung dan Santoso, Kepala Dinas Perternakan Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto, dan ajudan Bambang Anang Basuki Rahmat.

KPK telah mengamankan uang Rp 150 juta dari tangan mereka. Uang itu diduga terkait dengan tugas pengawasan dan pemantauan Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap revisi peraturan daerah dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Namun, pada akhir  Mei, Basuki diduga telah menerima uang sebesar Rp100 juta dari Kepala Dinas Perternakan Rohayati. Uang itu terkait dengan pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 3/2012 tentang pengendailan ternak sapi dan kerbau betina produktif.