Dukung Pemberantasan Pungli, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Langkah pemerintah pusat memberantas pungutan liar (Pungli) di sektor layanan publik mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha.

Masduki Thoha menekankan, agar penegakkan good government dimulai dari perangkat daerah yang paling bawah. Berdasarkan temuan Ombudsmen di Kota Surabaya praktek pungli yang sering meresahkan masyarakat terjadi di level kelurahan dan kecamatan.

“Banyak temuan soal praktek pungli di bawah. Seperti saat mengurus pernikahan, kemudian masalah pertanahan dan sebagainya,” ungkap Masduki Thoha, Kamis (13/10/2016).

Masduki sepakat jika pemerintah kota membentuk system pengawasan melekat (waskat) di bawah kendali Bagian Pemerintahan maupun Asisten Sekota untuk mencegah terjadinya praktek pungli.

“Ini (praktek pungli) harus diakhiri. Pembentukan perangkat pengawasan ini untuk mereka yang bekerja agar tak terjadi pungli,” ujarnya.

Ia juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberi contoh yang baik dalam memberikan pelayanan. Mengingat hingga kini masih ada keluhan terutama dalam pengurusan perizinan.

“Mudah-mudahan dengan dengan adanya kebijakan Operasi Pemberantasan Pungli bisa menjadi cambuk dalam melayani masyarakat,” harap Masduki.

Politisi dari PKB ini mengakui pemberantasan praktek pungli kadang masih sulit. Salah satu penyebabnya, masyarakat yang menjadi korban tidak mau melaporkannya.

“Kedua belah pihak yang berkaitan biasanya saling berkepentingan. Si pemohon ingin urusannya cepat selesai. Kemudian yang mengurus juga ingin mendapatkan imbalan,” tandas Masduki. (bmb/gbi)