Duo Fadli-Fahri Usul Pembentukan Pansus Hak Angket TKA

oleh
Inilah beberapa tenaga kerja asing yang didatangkan ke tanah air. termasuk untuk mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur program Presiden Joko Widodo.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Isu penggunaan tenaga kerja asing (TKA) kembali mencuat menyusul ambruknya proyek tol Minahasa, Sulawesi Utara yang dicurigai akibat mutu bahan tidak sesuai dan banyaknya pekerja asal China. Sejumlah legislator Senayan pun menggulirkan usulan Hak Angket terkait penerbitan Perpres Nomor 20/2018 tentang TKA yang menjadi payung hukum TKA.

Wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket pertama kali diwacanakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon melalui cuitan di akun twitter pribadinya.

“Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai,” kata Fadli Zon di akun twitter resminya @fadlizon, Kamis (19/4).

Usulan ini langsung disambar mitra politiknya yang juga Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Politisi yang dipecat PKS ini menilai Perpres Nomor 20/2018 tentang TKA oleh Joko Widodo jelas melanggar UU. (Baca juga: Waketum Gerindra Curiga Proyek Tol Roboh karena Bahan KW3 dan Pekerja China).

“Pansus angket untuk menginvestigasi diperlukan,” ujar Fahri saat dihubungi, Kamis (19/4).

Fahri menganggap pembentukan pansus angket lebih efektif menyelidiki dugaan sebuah peraturan melanggar UU daripada sekedar melalui rapat kerja atau interpelasi. Karena itu, melalui pansus ia  mengklaim bisa memanggil semua pihak yang bertanggungjawab atau berlakunya sebuah peraturan.

Terkait dengan keberadaan pekerja asing, Fahri melihat sampai saat ini sudah banyak berdatangan ke Indonesia sebelum Perpres Nomor 20/2018 berlaku. Para tenaga kerja asing itu ditempatkan di pabrik-pabrik baru di beberapa lokasi, salah satunya di tengah hutan.

“Itu membuat anggota DPR perlu melakukan investigasi yang lebih lanjut. Levelnya memang angket,” ujarnya.

Sementara di sisi lain, Fahri tidak sepakat dengan klaim Setkab Pramono Anung yang mengklaim Prepres TKA hanya untuk tenaga kerja asing dengan jabatan tertentu. Sebab, saat melakukan tinjauan ke lapangan, Fahri melihat banyak TKA yang dipekerjakan sebagai buruh.

“Sama saja (untuk semua TKA). Saya sudah cek di lapangan, buruh itu. Sudahlah jangan bohong,” ujar bekas Wakil Sekjen PKS ini. (kom/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *