Edan, Mantan Bupati Ini Diduga Bocorkan Duit APBD Lebih Besar dari Korupsi Proyek e-KTP

oleh
Bupati Konawe Utara dua periode, 2006 hingga 2016 Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin pertambangan yang diduga merugikan negara Rp 2,7 triliun.
Korupsi Melimpah: Bupati Konawe Utara dua periode, 2006 hingga 2016 Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin pertambangan yang diduga merugikan negara Rp 2,7 triliun.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pejabat sekelas bupati ternyata bisa berpotensi menilap duit negara dengan jumlah yang lebih besar dari kerugian proyek e-KTP. Adalah Aswad Sulaiman yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggelapkan duit APBD sepanjang 2007 hingga 2014 selama dirinya menjabat Bupati Konawe Utara.

Tidak tanggung-tanggung, duit APBD tahun 2007 sampai 2014 sebesar Rp 2,7 triliun yang bocor hanya dalam satu kasus korupsi yakni terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara selama 7 tahun itu. (Baca: KPK Geledah Rumah Eks Bupati Konawe Utara).

“Indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,7 triliun dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum,” kata Saut Situmorang Wakil Ketua KPK dalam keterangan pers yang digelar di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).

Selaku pejabat Bupati Konawe Utara tahun 2007-2009, dan berlanjut di periode 2011-2016, Aswad diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada karena jabatan, sehingga merugikan keuangan negara.

Aswad selaku pejabat Bupati Konawe Utara tahun 2007-2009 diduga pernah menerima Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan.

Sekadar diketahui, Kabupaten Konawe Utara adalah daerah pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sumber daya alam andalan nikel yang mayoritas dikelola PT Aneka Tambang (Antam).
Semasa menjabat Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman disinyalir secara sepihak mencabut kuasa pertambangan PT Antam di Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Molawe.

Kemudian, Aswad menerima permohonan kuasa pertambangan dan eksplorasi dari 8 perusahaan, dan menerbitkan 30 surat kuasa pertambangan eksplorasi yang di antaranya melakukan produksi dan menjual ore nickle ekspor sampai tahun 2014.

Atas perbuatan yang disangkakan, Aswad Sulaiman terjerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, Aswad juga dijerat Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang-undang Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  (sus/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *