Eks Ketua Komisi II DPR Ditanya Penyidik KPK soal Penganggaran Proyek e-KTP

Mantan Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, Chairuman Harahap diperiksa KPK soal dugaan korupsi proyek e-KTP, Senin (7/11).

Mantan Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, Chairuman Harahap diperiksa KPK soal dugaan korupsi proyek e-KTP, Senin (7/11).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap mendapat giliran diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP). Chairuman dicecar penyidik ihwal mekanisme dan proses penganggaran proyek e-KTP.

“Ya penjelasan proses kami di Komisi II bagaimana memutuskan anggaran itu dan berbagai hal yang perlu kejelasan,” kata Chairuman usai menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/11).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, proyek KTP elektronik diambil dengan skema tahun jamak atau multiyears dengan total proyek senilai Rp 5,9 triliun. Skema tersebut, kata Chairuman, diambil dengan adanya keyakinan bahwa proyek itu dapat berjalan dengan cepat.

“Ketok palu Rp 5,9 triliun tapi dibagi 2 tahun. Itu multiyears. Ini proyek harus diselesaikan sampai Mendagri (Gamawan Fauzi) bilang kalau enggak selesai, Beliau mundur. Itulah yakinnya kami bahwa sistem kependudukan akan lebih baik,” ucapnya.

Menurut Chairuman, saat itu Komisi II menilai proyek KTP elektronik akan membuat adminstrasi kependudukan menjadi lebih baik. Selain itu, lanjut dia, daftar pemilih tetap menjadi akuntabel.

“Penganggaran itu sesuai dengan apa yang diajukan oleh Kementerian. Saya kira semua yang dipertanyakan, kami jelaskan saja bahwa Komisi II itu mengambil kebijakan politik karena kepentingan bangsa yang besar,” ujarnya.

Dalam kasus proyek pengadaan e-KTP, KPK telah menetapkan dua tersangka. Keduanya yakni, Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto serta mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman.

Dua tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.

Selain itu, KPK masih membidik aktor intelektual di balik penyelewengan anggaran proyek senilai Rp 6 triliun itu. Salah satu yang terindikasi menjadi calon tersangka yakni mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.  (Baca: Ngaku Tak Kenal Nazaruddin, Gamawan Fauzi Bantah Terlibat Korupsi e-KTP).

Nama lain yang juga disebut-sebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin yakni bekas Ketua Fraksi PD MPR RI, Ja’far Hafsah dan Gubernur Bank Indonesia yang kala itu menjabat Menter Keuangan, agus Martowardjojo. (Baca: Nama-nama Penting Ini Disebut Nazaruddin Kecipratan Aliran Duit e-KTP). (kc/gbi)