Enam Jam Diperiksa Terkait BLBI, Mantan Wapres Pasrah KPK

oleh
Wapres RI 2009-2014 Boediono memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus skandal korupsi BLBI.
Wapres RI 2009-2014 Boediono memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus skandal korupsi BLBI.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Boediono akhirnya menjejakkan kakinya di Gedung KPK sebagai saksi kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kemarin malam. Boediono dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan diperiksa untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan beberapa beberapa obligor BLBI.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam pendamping Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono era 2009-2014 ini tak banyak berkomentar seputar skandal BLBI yang merugikan negara Rp 138,4 triliun.

“Saya hanya dimintai keterangan mengenai beberapa hal yang terkait dengan masa jabatan saya sebagai Menteri Keuangan,” kata Boediono.

KPK memeriksa Boediono sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung yang merupakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Adapun tindak pidana korupsi yang dilakukan Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Saat ditanya lebih jauh, Boediono enggan merinci materi pemeriksaannya kali ini. “Kalau substansinya saya serahkan kepada KPK untuk menyampaikan mana yang disampaikan, mana yang tidak,” ucap Boediono seraya bergegas memasuki mobilnya yang sudah terparkir di halaman gedung KPK.

Sementara Juri Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Boediono dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan periode 2001 hingga 2004 dan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pernah memberikan masukan terhadap dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas bagi Bank Dagang Negara Indonesia milik Sjamsul Nursalim.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi sehubungan dengan kapasitas yang bersangkutan saat itu sebagai Menteri Keuangan yang sesuai dengan Kepres Nomor 177 Tahun 1999 tentang KKSK adalah sebagai anggota KKSK,” kata Febri.

Diketahui, untuk diketahui, bantuan BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998.

Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut tidak transparan.

Selain itu, terdapat penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BLBI yang dilakukan pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui grup bank tersebut.

Khusus untuk SKL BLBI yang dikeluarkan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung, nilai kerugian negara dalam pemberian sebesar Rp 4,58 triliun. Angka tersebut didapat dari hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 25 Agustus 2017 terkait dengan pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI dan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait dengan penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp 4,58 triliun.

KPK baru saja menahan Syafruddin Arsyad Temenggung pada Kamis, 21 Desember 2017 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK untuk 20 hari ke depan. Ia menjadi tersangka pada bulan April 2017.

Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait dengan pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS). (rep/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *