Fadli Zon Minta Pemerintah Bentuk Tim Kaji Panama Pappers

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah serius mengusut sejumlah pejabat negara yang tercantum dalam dokumen Panama Pappers. Terbaru adalah nama Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dia diduga memiliki perusahaan bernama, Mayfair International Ltd.

Menurut Fadli Zon, Jika mau serius, pemerintah harus membentuk tim untuk mengkaji nama-nama yang masuk dalam daftar Panama Papers. Namun menurutnya pemerintah hingga kini tak begitu serius menanggapi hal ini.

“Kalau mau serius, sejak awal perlu dibentuk tim mengkaji Panama Papers, juga bisa klarifikasi, kalau mau serius, tapi pemerintah tidak serius juga, kalau serius bentuk tim investigasi, apa betul simpan atau cuma simpan satu atau dua dolar, atau lainnya, harusnya pemerintah lebih proaktif,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Nama-nama yang masuk ke dalam daftar perlu mengklarifikasi data tersebut, termasuk Luhut. Pasalnya bisa jadi, ada perusahaan yang dibuka di negara surga pajak itu, namun tak lagi beroperasi atau pun dengan investasi kecil.

“Memang bukan tindak pidana, UU membolehkan untuk menaruh uang dari hasil perdagangan, walau dari Indonesia ke luar negeri. Itu masalahnya, UU Devisa harus direvisi agar bisa batasi transaksi ini,” katanya.

Sekedar informasi, Panama Papers adalah bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca. Kantor pengacara yang berbasis di Panama ini terkenal memiliki spesialisasi membuat perusahaan offshore rahasia di kawasan suaka pajak, seperti British Virgin Islands.

Dokumen Mossack Fonseca bocor pada awal 2015 pada surat kabar Jerman, Suddeustsche Zeitung. Koran ini kemudian memutuskan bekerja sama dengan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang berbasis di Washington, DC, Amerika Serikat. ICIJ lalu mengorganisasi kolaborasi investigasi global dengan hampir 400 jurnalis dari seratus media di seluruh dunia.(okz/gbi)