Fahri Batal Dipecat, PKS Ajukan Banding

No comment 545 views
Wakil Ketua DPR RI lolos dari pemecatan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatannya melawan PKS, Senin (16/5).

Wakil Ketua DPR RI lolos dari pemecatan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatannya melawan PKS, Senin (16/5).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah lolos dari lubang kehancuran karir politiknya. Wakil Ketua DPR RI itu  itu batal dicopot dari jabatannya di legislatif dan keanggotannya di PKS.

Fahri lolos dari sanksi pemecatan partainya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan provisi (tindakan sementara) atas gugatan perdata yang diajukannya.

Dalam sidang Senin (16/5), Ketua Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim Made Sutrisna, menyatakan mengabulkan permohonan provisi dari penggugat setelah melalui rapat majelis hakim.

“Menimbang Pasl 239 ayat (2) huruf d jo pasal 241 ayat (1) UU 17 Tahun 2014 tentang MD3 dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon provisi, maka permohonan provisi adalah beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya,” kata Made dalam persidangan.

Dalam pasal 239 ayat 2 d, Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) Nomor 17 tahun 2014, menyebut pemecatan anggota diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemudian pasal 241 ayat 1 menyebut dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap seluruh putusan yang dikeluarkan Tergugat II dan III terkait penggugat sebagai anggota PKS, Wakil Ketua DPR sekaligus anggota DPR periode 2014-2019, berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum,” ujar Made.

Selain itu, pengadilan juga memerintahkan tergugat III yaitu DPP PKS untuk menghentikan semua proses, perbuatan, tindakan dan putusan apapun terkait dengan status Fahri di partai dan DPR sampai perkara ini memiliki putusan brkekuatan hukum tetap.

“Apapun putusan terkait penggugat yaitu Fahri Hamzah yang diambil oleh DPP PKS akan berlaku dan sah setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan,” tutur Made.

Atas putusan ini, tergugat yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Tahkim Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat dan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Abdul Muis Saadih melalui kuasa hukumnya, Zainuddin Paru menyatakan akan mengajukan banding hingga kasasi jika diperlukan.

Zainudin menyatakan, pihaknya tidak puas atas putusan majelis hakim. Ia menilai putusan itu sepihak tanpa memberi kesempatan kepada PKS untuk melontarkan jawaban atas gugatan dari Fahri.

Zainudin menilai hakim pun tidak konsisten. Sebab, pekan lalu hakim mengatakan akan mendengar jawaban dari tergugat sebelum mengambil keputusan.

“Kami pandang putusan provisi ini enggak ada hal yang kuat, harus mendengar dulu jawaban kami,” ujarnya.

Menanggapi sikap para petinggi partainya yang akan melayangkan banding, Fahri menganggapnya wajar.

“Itu hak beliau sebagai tergugat,” kata Fahri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/5).

Fahri menegaskan bahwa gugatannya kepada pemimpin PKS yang telah memecatnya pada April lalu hanya tertuju pada individu bukan untuk PKS. Ia menggugat pemimpin PKS agar sadar bahwa pemecatan itu adalah kesalahan yang fatal.

“Perbaiki kesalahan fatal itu, termasuk memecat saya. Sama sekali enggak punya prosedur,” kata politisi asal Nusa Tenggara Barat itu. (ant/gbi)