Fahri Hamzah Dukung Densus Tipikor Polri Geser Peran KPK

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mendukung keberadaan Densus Tipikor Polri sebagai upaya untuk menggeser peran KPK dalam memberantas korupsi. Fahri menyebut, pembentukan Densus Tipikor Polri dipicu KPK.

“Jangan lupa, lo, lahirnya Densus karena ditrigger oleh KPK, karena semua pengin juga memberantas korupsi. Semua semangat memberantas korupsi. Ya artinya semangat sudah ada dan sudah lah,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Fahri menyebut, Densus Tipikor Polri beda dengan KPK. Densus Tipikor dibentuk polisi yang sifat kelembagaannya permanen, sedangkan KPK adhoc. Fahri pun menginginkan KPK segera purna tugas seiring lahirnya Densus Tipikor.

(Baca Juga: KPK Doakan Densus Tipikor Polri Bekerja Maksimal)

“Makanya saya bilang, istilah trigger itu menyebabkan, dia (Densus Tipikor) nggak perlu permanen. Karena itulah menurut saya sudah purna lah tugas KPK ini,” imbuh Fahri.

Fahri memandang Densus Tipikor dibentuk bukan untuk menandingi KPK. Menurut Fahri, bahaya korupsi memang harus diberantas secara masif. Polisi yang tersebar di seluruh Indonesia, kata Fahri, sangat cocok diberi tugas itu.

“Bahaya korupsi sebagai satu persoalan dalam sistem pemerintahan hanya bisa ditegakkan dengan lembaga yang kerjanya di seluruh Indonesia dan itu hanya bisa dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan sebagaimana mandat UU KPK juga,” ungkap Fahri.

“Dalam UU KPK disebutkan, yang memberantas korupsi adalah tugas kepolisian dan kejaksaan. Tetapi karena ini dianggap belum maksimal, ditarik triggernya,” sambung dia.

Menurut Fahri, anggaran Densus Tipikor yang mencapai Rp 2,6 triliun wajar. Masih menurut dia, jumlah personel Polri yang lebih dari KPK mengharuskan DPR menganggarkan dana lebih besar. Fahri mendukung penganggaran Densus.

“Kalau KPK membiayai 1.000 pegawai, kalau Polri 400 ribuan pegawainya. 400 ribu dengan 1.000 itu jauh banget bedanya. Jadi kalau KPK itu Rp 1 triliun dan cuma satu kantor, polisi ini ada di 6.000 tingkat kecamatan,” pungkasnya.(dtc/ziz)