Fahri Hamzah Segera Polisikan Presiden PKS

oleh
Fahri Hamzah (kiri) dan Presiden PKS Shohibul Iman (kanan).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Perseteruan Fahri Hamzah dengan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera kembali memanas. Wakil Ketua DPR itu akan melaporkan Presiden PKS, Sohibul Iman ke kepolisian dengan tuduhan melakukan sejumlah tindak pidana.

Fahri menuding Shohibul terindikasi melakukan pemufakatan jahat, fitnah, dan pemalsuan dokumen dalam hal pemecatan dirinya sebagai kader PKS. “Saya terpaksa melaporkan ke polisi secara agak serius gitu. Karena buat saya ini sudah penghancuran dan pengerusakan partai,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3).

Sejauh ini, Fahri masih mengumpulkan seluruh berkas yang akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan Sohibul ke Kepolisian. Ia tidak menutup kemungkinan melaporkan sejumlah pengurus PKS yang diduga membantu Sohibul.

“Kita lihat nanti, karena ini peristiwa pidana tentu akan ada tersangkanya. Karena saya melihat apa yang dilakukan pimpinan ini sudah merusak partai,” ujar Fahri.

Fahri menuding Sohibul selaku pimpinan partai sama sekali tidak menghormati aturan hukum, kelembagaan negara, dan pengadilan. Oleh karena itu, Sohibul dianggap tidak layak menjadi pemimpin.

“Jadi saya kembali menggunakan media pengadilan untuk tuntutan pidana. Kalau kemarin kan tuntutan perdata,” ujarnya.

Bekas Wakil Sekjen PKS ini menuturkan pemalsuan dokumen dilakukan Sohibul ketika mengumumkan berita pemecatan dirinya oleh MKD. Fahri menuturkan Sohibul juga diduga mengintervensi MKD agar dirinya dipecat dari keanggotaan DPR.

“Semua itu kejahatan sebetulnya cuma waktu itu saya diam-diam saja,” ujar Fahri.

Dalam hal dugaan fitnah, Fahri menyebut Sohibul tanpa memiliki bukti menuduh dirinya sebagai pembohong dan pembangkang. Tindakan Sohibul, kata Fahri juga merupakan perbuatan tidak menyenangkan.

Selain itu, Fahri juga membeberkan pemufakatan jahat yang dilakukan Sohibul terjadi dalam proses pemecatan dirinya di internal PKS. Fahri menyebut Sohibul sengaja menyusun materi persidangan dengan fakta palsu.

“Semuanya itu disusun persidangannya itu berdasarkan fiksi, tidak ada datanya,” ujarnya. (cni/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *