FPKB DPRD Surabaya Siapkan Kado Istimewa di Hari Santri 2019

oleh
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pondok pesantren pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2020.

Anggota Fraksi PKB, Camelia Habiba menuturkan, Raperda ini juga sebagai tidak lanjut setelah undang-undang pesantren disahkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

“Usulan raperda ini menjadi kado indah di hari Santri Nasional 2019 yang diberikan oleh FPKB kepada masyarakat Kota Surabaya,” kata Camelia Habiba, Kamis (10/10/2019).

Habiba menjelaskan, dalam Raperda ini akan membahas beberapa persoalan terkait kesetaraan atau persamaan status dan diakuinya pendidikan di pondok pesantren seperti pendidikan formal pada umumnya.

Menurut dia, dengan di keluarkannya undang-undang terbaru tentang pesantren maka ijazah pondok pesantren memiliki derajad yang sama dengan sekolah formal lainya.

“Selama ini ijazah pondok pesantren seolah-olah kurang mendapatkan pengakuan saat digunakan untuk melamar pekerjaan,” jelasnya.

Dengan adanya perda ini nanti, pondok pesantren juga tidak perlu lagi mengirimkan anak didiknya untuk ikut ujian di sekolah-sekolah swasta seperti yang dilakukan selama ini. Selanjutnya dari sisi penganggaran dan kebijakan anggaran.

“Kalau Selama ini hanya santrinya saja yang mendapatkan bantuan operasional sekolah/ BOS. Maka, kedepan pondok pesantren diusulkan juga bisa menerima bantuan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan betapa pentingnya perda tersebut. Karena jika tidak ada payung hukum, maka pondok pesantren tidak akan bisa menikmati kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

“Perda ini juga sebagai payung hukum agar pondok pesantren bisa menerima bantuan,” jelasnya.

Habiba menambahkan, DPRD memiliki jatah enam raperda inisiatif setiap tahun, dan raperda inisiatif pondok pesantren ini akan dititipkan kepada kader PKB yang duduk di Badan Pembuat Perda BPP DPRD Surabaya.

“Pada akhir Oktober ini pihaknya akan mengundang Stake Holder, Depag, Kyai dan tokoh pondok pesantren di Surabaya untuk meminta masukan terkait isi dari raperda tersebut,” pungkasnya. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.