Gagal Lolos Verifikasi Perbaikan Administrasi, Tujuh Parpol Gugat KPU

oleh
Petinggi ujuh parpol saat menerima pengembalian berkas dari KPU setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi dan gagal mengikuti verifikasi faktual.
Petinggi ujuh parpol saat menerima pengembalian berkas dari KPU setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi dan gagal mengikuti verifikasi faktual.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sebanyak tujuh partai politik kembali melayangkan gugatan melwan komisi Pemilhan Umum ke Badan Pengawas Pemilu. Gugatan itu karena tidak puas dengan keputusan KPU  yang tidak meloloskan tujuh parpol tersebut dalam verifikasi perbaikan administrasi.

Sehingga, ketujuh parpol tidak bisa mengikuti tahapan verifikasi faktual calon peserta Pemilu mendatang. Ketujuh parpol tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia (PBI) dan Partai Idaman. Selanjutnya, Partai Republik, Partai Rakyat dan Parsindo.

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah bersikukuh partainya memenuhi syarat (MS) administrasi. Adapun temuan TMS tersebut dianggapnya sebagai ketidakcermatan KPU dalam melakukan penelitian administrasi.

“Terkait dengan data-data yang mungkin tidak cermat teman-teman KPU, dimana ketika dianggap TMS sementara menurut kami MS,” terang Ramdansyah kepada wartawan, di Gedung Bawaslu, Jumat (29/12).

“Misalkan, Ketua Umum Rhoma Irama dan Sekjen itu dinyatakan TMS oleh yang namanya Sipol KPU. Padahal Bendahara Umum kami Mariyam Fatimah itu MS. Persoalan teknis seperti ini yang menyebabkan kami dinyatakan TMS di kabupaten/kota,” lanjut Ramdansyah.

Materi gugatan lainnya yaitu soal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol digunakan oleh KPU sebagai acuan dalam melakukan penelitian administrasi. Namun menurut Partai Idaman, sistem ini justru menimbulkan masalah.

“Kami punya gugatan terkait Sipol, dimana Sipol itu menyebabkan masalah,” kata Ramdansyah.

Namun Bawaslu belum memproses gugatan karena berkas pendaftaran ketujuh parpol belum lengkap. “Tujuh Parpol sudah resmi mendaftarkan gugatan ke Bawaslu. Namun,permohonan belum lengkap, ” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (29/12).

Bawaslu meminta para pemohon untuk melengkapi permohonan dengan sejumlah lampiran, bukti penguat gugatan dan keterangan identitas pemohon.

“Beberapa Parpol juga lupa memasukkan objek sengketanya, yakni keputusan KPU yang mengumumkan dua Parpol lolos ke tahap verifikasi faktual dan tujuh Parpol lain tidak lolos ke tahap verifikasi faktual, ” katanya.

Bawaslu masih memberikan kesempatan perbaikan berkas gugatan hingga 4 Januari mendatang. Berdasarkan keputusan pada 24 Desember lalu, KPU menyebutkan hanya ada dua parpol, yakni PBB dan PKPI Hendriproyono yang lolos penelitian perbaikan administrasi dan berhak menjalani verifikasi faktual bersama 12 parpol lain. (rep/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.