Gagal Maju Bacabup Cirebon, Perwira Polisi Serahkan Bukti Permintaan Mahar PKS

oleh
Brigjen Siswandi dan Euis yang gagal maju sebagai pasangan Cabup-Cawabup Cirebon didampingi tim kuasa hukumnya mengadukan PKS setempat ke Panwaslu terkait dugaan permintaan mahar Rp 1,5 miliar.
Brigjen Siswandi dan Euis yang gagal maju sebagai pasangan Cabup-Cawabup Cirebon didampingi tim kuasa hukumnya mengadukan PKS setempat ke Panwaslu terkait dugaan permintaan mahar Rp 1,5 miliar.

 

GLOBALINDO.CO, CIREBON – Polemik permintaan mahar politik Partai Kadilan Sejahtera kepada Brigjen Siswandi yang gagal mencalonkan diri di Pilkada Cirebon 2018 semakin panas. Tak seperti mitra koalisinya, Gerindra, yang isunya meredup, skandal mahar politik PKS berlanjut ke meja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Cirebon.

Berbeda dengan La Nyalla Matalitti yang hanya berkoar mahar Rp 40 juta hingga Rp 170 juta yang diminta Gerindra, Brigjen Siswandi tampaknya lebih serius membawa kasus money politik PKS ke Panwaslu untuk diselidiki lebih lanjut. Meskipun keduanya,Brigjen Siswandi dan La Nyalla Matalitti, akhirnya sama-sama gagal mendapat rekom dan batal maju sebagai calon kepala daerah.

Siswandi melalui tim kuasa hukumnya, melayangkan pengaduan ke Panwaslu Kota Cirebon dengan membawa bukti permintaan sejumlah mahar dari PKS untuk mengeluarkan rekomendasi.

“Mahar itu diminta menjelang penutupan pendaftaran di KPUD Kota Cirebon. Ketika PKS abstain jam 19.30 di kantor PKS pula,” kata Ketua tim advokasi Bob Hasan kepada wartawan, hari ini, Selasa (23/1).

Di kantor PKS, Bob Hasan bersama dengan Siswandi bertemu dengan para pendukung termasuk Deni. Namun, di tengah pertemuan, Bob Hasan dan Brigjen Siswandi mengaku kaget karena nominal awal mahar yang diminta Rp 500 juta mendadak naik menjadi Rp 1,5 miliar.

“Itu jam 19.30 malam yang bilang Rp 1,5 miliar itu Deni ngakunya amanah saya tanya amanah darimana tidak dijawab kan heran saya,” tuurnya.

Permintaan mahar Rp 1,5 miliar tersebut diabaikan oleh Bob Hasan dan Siswandi. Mereka berpatokan pada rekomendasi yang sudah keluar berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ketua PKS Kota Cirebon Karso.

Namun, demikian, ungkap dia, situasi kemudian berubah saat tim sukses Siswandi mengabaikan nominal Rp 1,5 miliar yang sempat disampaikan oleh Deni itu. PKS mendadak menyatakan abstain dengan alasan rekomendasi tidak keluar dari DPP.

“Berarti bisa saja jadi uang mahar dan itu dari partai atau individual saya tidak bisa merumuskan itu tapi sudah saya sampaikan ke Panwaslu,” kata Bob.

Bob Hasan mengaku, dalam praktek dugaan mahar politik tersebut sudah memiliki bukti dalam bentuk percakapan di kantor PKS. Percakapan tersebut disaksikan oleh lebih dari satu orang.

“Awalnya saya bilang tidak mungkin sampai Rp 1,5 miliar tapi pak Deni bilang ini amanah. Tapi tak bilang amanah dari mana hanya bilang saya tugasnya menyampaikan,” ujarnya.

Bob Hasan mengungkapkan, sebelum dugaan permintaan mahan keluar, dia bersama Siswandi tengah dalam perjalanan ke Cirebon. Perjalanan mereka ke Cirebon diperkuat dengan kabar yang diberikan Ketua PKS Kota CirebonKarso pada pukul 11.00 siang bahwa rekomendasi untuk Siswandi – Euis sudah turun.

Dalam perjalanan ke Cirebon, Bob Hasan dan Siswandi diminta menghubungi salah satu kader PKS Asrul untuk janji bertemu. Saat itu mereka sepakat bertemu di Stasiun Kejaksan Cirebon.

Dalam obrolan tersebut, Asrul sempat membicarakan nominal uang Rp 500 juta. Menurut Bob, jumlah mahar itu bagi Siswandi masih dalam taraf wajar karena dianggap sebagai bahan bakar politik selama Pilkada.

“Rp 500 juta dan kami anggap konstruksi kami sebagai kontrak politik nanti kalau pak Siswandi menang bagaimana. Pak Karso juga sempat bilang begitu Rp 500 juta tidak harus dibayar langsung,” beber Bob.

Sesampainya di Cirebon, Bob Hasan dan Siswandi memutuskan untuk bertemu di kantor PKS. Saat itu, mereka yang semula janjian dengan Asrul berubah janji bertemu dengan Deni yang juga diduga sebagai kader DPW PKS Jawa Barat.

Sementara PKS membantah kabar yang menyebutkan adanya permintaan mahar politik kepada Brigjen Siswandi-Euis Fetty Fatayati dalam Pemilihan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi internal  terkait proses penerbitan surat keterangan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.

“Kami sudah konfirmasikan kepada Bapak Siswandi siapa oknum yang meminta dana kepada beliau dan bagaimana prosesnya. Namun, beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti,” kata Abdul dalam siaran persnya, Minggu (14/1/2018).

Abdul menjelaskan, proses penentuan kandidat kepala daerah Kota Cirebon cukup dinamis. Menurutnya, komunikasi antarstruktur di PKS juga terdokumentasi dengan baik.

“DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. Jadi mustahil DPP PKS memproses nama yang tidak diajukan oleh DPW,” tegasnya. (rat/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *