Gamawan Kembali Diperiksa KPK Terkait Skandal e-KTP

Skandal e-KTP: Bekas Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (kanan) sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP berbiaya Rp 6 triliun.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk yang ke sekian kalinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan megakorupsi proyek e-KTP, Kamis (19/1). Gamawan masih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anak buahnya dio Kemendagri, Sugiharto.

Gamawan tiba di Gedung KPK mengenakan kemeja hitam lengan panjang. Tanpa berkomentar apapun kepada awak media, Gamawan berjalan masuk ke ruang pemeriksaan.

Mendagri periode 2009-2014 ini sebelumnya telah diperiksa KPK pada Oktober 2016. Namanya mencuat usai mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menuding Gamawan menerima uang sebesar USD 2,5 juta dari korupsi proyek pengadaan paket e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011–2012. (Baca: Skandal Proyek e-KTP, Nazar: Gamawan Harus Tersangka).

Namun Gamawan membantah dan mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak memahami korupsi dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu. Mantan gubernur Sumatera Barat ini menyatakan, saat menjabat sebagai Mendagri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dirinya telah meminta KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengawasi proyek tersebut. (Baca: Gamawan Tantang KPK dan Nazaruddin Buktikan Dirinya Terima Duit e-KTP).

Sejauh ini, KPK baru menetapkan Sugiharto dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman sebagai tersangka korupsi e-KTP. Keduanya disangka secara bersama-sama menggelembungkan harga atas proyek pengadaan e-KTP. Audit BPKP memperkirakan negara dirugikan Rp2 triliun dari total proyek mencapai Rp6 triliun.

Saat diperiksa KPK sebelumnya, Gamawan sempat menyebut Sri Mulyani Indrawati mengetahui proses pembahasan Rancangan Anggaran Dasar (RAD) proyek paket pengadaan e-KTP tahun 2011-2012. Menurutnya, Sri yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan hadir dalam rapat dengan mantan Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono di kantor Wapres, Jakarta.

Selain menyeret nama Gamawan dan Sri Mulyani, dugaan korupsi paket pengadaan e-KTP itu juga menggeret nama lain yang pernah menabat di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya Agus Martowardojo yang pernah menjabat menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia. (cni/gbi)