Gamawan Tantang KPK dan Nazaruddin Buktikan Dirinya Terima Duit e-KTP

oleh
Mantan menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (12/10) terkait kasus korupsi proyek e-KTP berbiaya Rp 6 triliun.
Mantan menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (12/10) terkait kasus korupsi proyek e-KTP berbiaya Rp 6 triliun.
Mantan menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (12/10) terkait kasus korupsi proyek e-KTP berbiaya Rp 6 triliun.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah dirinya ikut menikmati duit proyek e-KTP tahun 2011–2012 senilai USD 2,5 juta. Gamawn menantang bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuktikan aliran duit itu ke dirinya.

“Buktikan saja kalau (Saya) menerima. Makanya saya laporkan dia (Nazaruddin) ke Polda,” ujar Gamawan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/10).

Mendagri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan, dirinya sama sekali tidak tahu jika ada penyimpangan duit negara dalam proyek berbiaya Rp 6 triliiun itu. Sebaliknya, Gamawan mengklaim, telah meminta KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengawasi proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai Mendagri.

Bahkan mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengaku  sempat meminta audit BPK terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek e-KTP pada saat sebelum dan sesudah tender dilaksanakan.

“Jadi saya tidak tahu kalau ditanya (terjadi korupsi dalam proyek e-KTP),” ujar Gamawan.

Sementara itu, terkait dengan pemeriksaan perdana dirinya hari ini, Gamawan mengaku dicecar sekitar 10 pertanyaan soal prosedur pelaksanaan proyek e-KTP. Namun, ia enggan berkomentar soal keterlibatan tersangka mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP, Sugiharto.

“Saya diminta menjelaskan prosedur itu dari awal. Waktu awal Saya jadi menteri sampai proyek ini selesai. (Terkait korupsi Irman dan Sugiharto) Saya tidak tahu, tanya KPK,” ujar Gamawan.

Sebelumnya, bekas Anggota DPR Muhammad Nazaruddin menyebut Gamawan turut menerima fee atas proyek tersebut senilai USD 2,5 juta atau lebih dari Rp32 miliar. Nazaruddin menyebut, uang itu juga mengalir ke adik Gamawan. (Baca: Skandal Proyek e-KTP, Nazar: Gamawan Harus Tersangka).

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Keduanya disangka secara bersama-sama menggelembungkan harga atas proyek pengadaan e-KTP. Audit BPKP memperkirakan negara dirugikan Rp 2 triliun dari total proyek mencapai Rp 6 triliun.

Tetapi Irman juga enggan berkomentar soal peran Gamawan Fauzi dalam kasus yang melilitnya. Irman yang kini masih menjabat sebagai staf khusus Mendagri Tjahjo Kumolo Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik tersebut mengklaim tak mengetahui ada aliran dana korupsi proyek e-KTP ke tangan Gamawan.

“Saya enggak bisa bicara itu. Hari ini saya sebagai saksi untuk Pak Sugiharto. Saya tidak tahu (aliran dana ke Gamawan),” ujar Irman.

Irman juga membantah soal pertemuannya dengan sejumlah pihak, termasuk dengan pemenang tender di Hotel Crown dan Hotel Millenium, sebelum tender. Pertemuan itu diduga membahas konsolidasi korupsi proyek e-KTP. (cni/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.