Ganjar dan Mekeng Mangkir Pemeriksaan Kasus e-KTP

by
Anggota DPR 2009-2014 dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo (kiri) dan dari F-Golkar, Melchias Marcus Mekeng (kanan) kompak mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.
Anggota DPR 2009-2014 dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo (kiri) dan dari F-Golkar, Melchias Marcus Mekeng (kanan) kompak mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/1). Politisi PDI Perjuangan itu meminta KPK menjadwal ulang pemeriksaannya sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.

Permohonan jadwal ulang pemeriksaan tersebut disampaikan Ganjar melalui surat yang dikirim ke KPK. Ganjar beralasan tak bisa memenuhi panggilan lembaga antirasuah karena harus menghadiri agenda lain yang tidak bisa diwakilkan.

“Kami sampaikan permohonan agar pemanggilan sebagai saksi yang sedianya dilaksanakan pada hari Rabu 3 Januari 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor KPK RI Jakarta dapat dijadwalkan ulang, karena pada hari dan tanggal tersebut kami sedang melaksanakan tugas kedinasan yang tidak dapat diwakilkan,” kata mantan pimpinan Komisi II DPR RI itu dalam surat yang dikirim ke KPK.

Dalam suratnya, Ganjar meminta dijawal ulang supaya dapat memberikan keterangan yang bermanfaat demi penyelesaian kasus ini. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait kapan pemeriksaan ulang dilakukan. “Selanjutnya untuk waktu dan tempat pemeriksaan berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada KPK,” ujarnya.

KPK memanggil Ganjar lewat surat pemanggilan Nomor SPGL-6694/23/12/2017 tertanggal 21 Desember 2017. “Yang bersangkutan mengirimkan surat, bahwa yang bersangkutan sedang ada tugas kedinasan yang tidak bisa diwakilkan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (3/1).

Bukan hanya Ganjar, anggota DPR dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng juga mangkir dari panggilan penyidik KPK hari ini. Febri menyebut, lewat surat, Mekeng juga meminta penjadwalan ulang waktu pemeriksaan.

“Yang bersangkutan mengirimkan surat permintaan penjadwalan ulang,” tutur Febri.

Febri menyatakan, Ganjar dan Mekeng sedianya bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.
Namun belum diketahui kapak, pemeriksaan ulang itu dilakukan.

“Pemeriksaan terhadap keduanya akan dijadwalkan ulang,” kata Febri.

Nama Ganjar belakangan ini mencuat usai sidang perdana Ketua nonaktif Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto beberapa waktu lalu. Tim kuasa hukum Setnov mempertanyakan hilangnya nama Ganjar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam dakwaan kliennya.

Padahal, dalam surat dakwaan mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama Ganjar, Olly, dan Yasonna tertera sebagai pihak yang diduga diperkaya dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

Ganjar disebut menerima uang sebesar USD 520 ribu, Olly sebesar USD 1,2 juta, dan Yasonna sebesar USD 84ribu. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pun menegaskan bahwa Ganjar telah menerima uang panas itu sebesar USD 500 ribu.

Saat proyek milik Kementerian Dalam Negeri senilai Rp5,8 triliun itu bergulir, Ganjar dan Yasonna duduk sebagai anggota Komisi II DPR, sementara Olly duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Nazaruddin, Mirwan Amir, termasuk Melchias Mekeng.

Sementara itu, Melchias Mekeng dalam dakwaan Irman dan Sugiharto juga disebut menerima uang panas e-KTP sebesar USD 1,4 juta. Uang tersebut diterima Melchias Mekeng dari Andi Narogong dalam kapasitasnya sebagai ketua Banggar DPR. (cni/nad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *